kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Pengamat: Pemerintah Aceh Harus Optimalkan Kampus Edukasi COVID-19

Pengamat: Pemerintah Aceh Harus Optimalkan Kampus Edukasi COVID-19

Sabtu, 29 Agustus 2020 00:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman, ST M Kes


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman, ST M Kes meminta Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan perguruan tinggi negeri dan swasta di Tanah Rencong dalam upaya mengedukasi masyarakat terhadap penyebaran COVID-19.

"Pemerintah Aceh harus mengoptimalkan edukasi COVID-19 melalui perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di seluruh Aceh. Terdapat sekitar 120 perguruan tinggi yang ada di Aceh," kata Nasrul di Banda Aceh, Jumat (29/8).

Dia menjelaskan dari total perguruan tinggi di provinsi paling barat Indonesia tersebut, terdapat sekitar 200 ribu mahasiswa, baik yang belajar di bidang kesehatan maupun bidang lainnya.

"Kekuatan jumlah intelektual terdidik yang menyebar di seluruh wilayah Aceh seyogyanya dapat dikerahkan untuk kepentingan mengedukasi warga berkaitan dengan COVID-19 ini," kata Nasrul.

Selain itu, Pemprov Aceh juga harus membangun kerja sama dengan seluruh ulama, dai, tengku dan pemimpin dayah di daerah Serambi Mekkah itu dalam upaya peningkatan pengetahuan tentang COVID-19.

Nasrul mengatakan edukasi tersebut terkait COVID-19, risiko, cara pengendalian, dan metode penanganan warga yang positif terinfeksi virus yang menyerang paru-paru manusia tersebut.

Baca juga: Positif COVID-19 meningkat, Polda Aceh ajak masyarakat budayakan 3M

"Materi ini semua menjadi bahan dakwah, khutbah dan tausiyah para tokoh agama ketika berbaur dan kembali di kelompok masyarakatnya," kata Nasrul.

Kasus COVID-19 di Aceh telah mencapai 1.448 orang, 810 orang diantaranya masih dalam penanganan medis di rumah sakit rujukan dan isolasi mandiri, 589 telah sembuh, dan 49 orang telah meninggal dunia.

"Kondisi ini dipastikan tidak akan berhenti pada angka dua ribu, tapi akan terus melonjak dengan deret hitung eksponensial hingga mencapai jumlah tertentu. Jumlahnya tidak akan dapat dihentikan jika cara kerja pemerintah Aceh masih seperti yang sekarang ini," katanya.


Keyword:


Editor :
Zulkarnaini

riset-JSI
Komentar Anda