DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ada sejumlah daerah di Indonesia yang tidak merespons dengan baik upaya pemerintah pusat mengendalikan penyebaran virus Corona (Covid-19) dan juga meredam dampak sosial ekonomi yang mengikutinya.

Dia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur daerah-daerah tersebut.

"Ini artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini," kata Presiden membuka sidang kabinet paripurna dari Istana Bogor melalui video conference, Selasa (14/4/2020).

Jokowi mencatat ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Kemudian ada 140 daerah yang belum menanggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.

Padahal sejak awal Indonesia terpapar Covid-19, Presiden sudah menginstruksikan setiap pemerintah daerah untuk menyisir APBD tahin ini yang bukan prioritas. Seluruh anggaran tersebut harus difokuskan terkait Covid-19, baik bidang kesehatan maupun bantuan sosial kepada masyarakat.

"Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat, fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya," kata Jokowi.

Seperti yang telah berulang kali disampaikan Jokowi, ada tiga hal yang menjadi prioritas. Pertama penanganan kesehatan masyarakat, kedua jaring pengaman sosial, dan ketiga stimulus bagi pelaku usaha kecil.

Jokowi pun meminta Mendagri dan Menkeu membuat pedoman khusus bagi pemerintah daerah untuk melakukan realokasi dan refokusing APBD. "Sehingga pemerintah pusat, pemda memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi peneyebaran Covid-19," ujar Presiden.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan saat ini penangana Covid-19, baik bidang kesehatan maupun sosial ekonomi masih mengandalkan APBN. Daerah belum berkontribusi dalam alokasi dana yang telah diumumkan pemerintah sebesar Rp405,1 triliun.

“Jadi belum ada tambahan signifikan dari APBD,” katanya.

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp75 triliun dari APBN terkait kesehatan. Dana tersebut berasal dari total anggaran yang disediakan untuk meredam efek Covid-19 di Tanah Air, yakni sebesar Rp405,1 triliun.

Dia menjabarkan bahwa anggaran tersebut juga digunakan untuk merenovasi 132 rumah sakit yang berada di daerah. Hal ini akan dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Termasuk untuk satuan biaya bagi pasien Covid-19 di rumah sakit yang bisa ditagihkan ke APBN,” ujar Menkeu.

Dana perlindungan sosial, kata Sri Mulyani, sebesar Rp110 triliun juga berasal dari APBN. Alokasi anggaran disalurkan dalam bentuk bantuan sosial tunai maupun sembako.

Selain bansos, anggaran itu juga digunakan pemerintah untuk membebaskan biaya bagi 24 juta pelanggan listrik 450 VA selama 3 bulan ke depan. Pada periode yang sama 7 juga pelanggan linstrik 900 VA diberikan diskon 50 persen.