DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Besarnya anggaran yang diperuntukkan untuk perhelatan Kongres KNPI di Aceh menimbulkan kecaman dari publik

Pasalnya, anggaran sebanyak 9,8 Miliyar rupiah yang bersumber dari APBA Tahun 2018 itu dinilai tidak logis dan mubazir. 

Alhasil, rencana pembiayaan Kongres KNPI yang dibebankan pada APBA tersebut menuai kecaman dari berbagai elemen kepemudaan di Aceh, salah satunya Forum Paguyuban Mahasiwa dan Pemuda Aceh (FPMPA). 

"Besaran jumlah anggaran itu sangat fantastis dan sangat tidak masuk akal. Karena setahu kami, kongres adalah agenda nasional yang menjadi tanggung jawab DPP KNPI, dan dibebankan di APBN bukan APBA," ungkap Ketua Umum FPMPA, Sudirman SP MM kepada Liputan Rakyat, Jum'at (7/9/2018).

Hal tersebut, kata Sudir, sudah tertuang dalam AD/ART KNPI yang menyebutkan bahwa penyelenggara dan penanggungjawab kongres adalah KNPI.

"Tentu selaku panitia lokal Kongres, DPD KNPI Aceh juga membutuhkan anggaran. Tapi, apakah benar membutuhkan biaya sebanyak itu?", ketus Sudir. 

Ia menilai beberapa list kebutuhan yang direncanakan menggunakan anggaran 9,8 miliyar tersebut terasa janggal dan tidak masuk akal, salah satunya pembiayaan untuk transportasi peserta.

"Bukannya masing-masing DPD KNPI disemua tingkatan punya anggaran yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah masing-masing? Kalaupun tranportasi mereka dibiayai oleh Kongres, kenapa menggunakan APBA?", tukasnya.

Sudir menilai, kebutuhan untuk pegelaran kongres yang tertulis dalam anggaran 9,8 miliar tersebut akan tumpang tindih dengan kebutuhan yang diplotkan dengan menggunakan anggaran pusat, dan bisa terjadi penyelewengan terhadap penggunaan anggaran tersebut.

"Maka kami menilai itu tidak efektif dan efisien, hanya menghamburkan uang rakyat Aceh ditengah tekanan ekonomi nasional. Terlalu besar anggaran 9,8 miliar hanya untuk memenuhi kebutuhan panitia lokal selama kongrea berlangsung," terangnya.

Seharusnya, lanjut Sudir, DPD KNPI Aceh peka terhadap kondisi Aceh yang saat ini menduduki peringkat ke enam provisi termiskin se-Indonesia.

Anggaran untuk perlehatan pemuda nasional cukup besar, harusnya tidak semuanya beban APBA

APBA harus lebih bisa menjawab pemberantasan kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Harusnya anggaran pemuda harus fokus untuk membuka lapangan kerja kepada pemuda yang saat ini sangat banyak yang menganggur. 

Persoalan anggaran tidak boleh dihamburkan2 untuk hal2 yang tidak produktif, dana Otsus Aceh itu dari air mata, dara dan nyawa pejuang. Jangan dikebiri untuk kegiatan yang tidak setimpal dengan semangat perjuangan tsb. 

KPK pun sudah mengingatkan Pemerintah Aceh agar harus hati2 dalam mengelola uang Aceh. Otsus itu harus digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Aceh. Jangan suka2 hati, jangan sampai ketidak hati2an pejabat justru akan menambah daftar pejabat Aceh yang harus berurusan dengan KPK.

"Harusnya KNPI Aceh memiliki visi yang jauh kedepan, seyogyanya berfokus terhadap peningkatan skill pemuda yang kelak mampu membuka lapangan kerja dan menyelamatkan aceh dari keterpurukan di sektor ekonomi," sebutnya.

Sambung Sudir, FPMPA selaku lembaga yang menaungi organisasi paguyuban pemuda dan mahasiswa se-Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau dan mengevaluasi kembali plot anggaran untuk kegiatan Kongres KNPI, agar tidak terjadi polemik dikemudian hari, kataloe Lembaga Wali Nanggroe bak peuabeh peng Rakyat Aceh.

"Kalau perlu jangan dicairkan anggaran itu. Perihal untuk kebutuhan panitia lokal Kongres, Pemerintah Aceh dapat mengalokasikan kembali sesuai dengan kebutuhan," tutupnya.(J)