Pemberian gelar kehormatan Wali Nanggroe kepada, Prof, Dr. H, Tito Karnavian, Ph, D. Di komplek Wali Nanggroe Aceh, Lampenerut Aceh Besar,12/11/2025. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan selamat kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas rencana penganugerahan gelar adat Aceh yang akan diberikan oleh Wali Nanggroe Aceh.
Pertemuan keduanya berlangsung di ruang kerja Mendagri di Jakarta pada Selasa (11/11/2025), di mana Gubernur Aceh turut menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan hadir langsung dalam prosesi adat tersebut akibat agenda lain yang tak bisa ditinggalkan.
“Saya mohon maaf karena besok tidak dapat hadir pada acara adat bersama Bapak Mendagri. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Mendagri, semoga sukses dan selalu dalam kebahagiaan,” ujar Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Mualem -- sapaan Muzakir Manaf - menegaskan bahwa penghargaan adat dari Wali Nanggroe ini merupakan bentuk penghormatan tinggi masyarakat Aceh kepada tokoh nasional atas kontribusinya terhadap Aceh.
Mendagri Tito Karnavian menyambut baik penghargaan tersebut dan mengapresiasi kelancaran hubungan serta koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan lembaga adat selama ini.
Tito berterima kasih kepada Wali Nanggroe atas inisiatif penghargaan adat ini, yang dinilainya menjadi simbol kuat terjaganya nilai-nilai budaya Aceh di tengah dinamika pemerintahan modern.
Ia berharap momentum penganugerahan adat tersebut semakin mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh serta menjadi lambang keharmonisan antara adat dan pemerintahan.
Prosesi Penganugerahan Gelar Adat Aceh
Menurut undangan resmi, acara Pemberian Gelar Kehormatan Wali Nanggroe dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Pendopo (Meuligoe) Wali Nanggroe, Darul Imarah, Aceh Besar. Gelar kehormatan adat Aceh yang akan disematkan kepada Tito Karnavian dikabarkan bernama Petua Panglima Hukom Nanggroe, sesuai tradisi penobatan adat di Aceh.
Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, akan memimpin langsung prosesi penyerahan gelar adat tersebut kepada Mendagri Tito Karnavian.
Berikut adalah beberapa informasi kunci terkait acara penganugerahan gelar adat ini:
• Waktu & Tempat: Rabu, 12 November 2025, di Pendopo Wali Nanggroe, Darul Imarah, Aceh Besar.
• Penganugerah: Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, selaku pemimpin lembaga adat tertinggi Aceh.
• Penerima Gelar: Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal (Purn) Prof. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
• Undangan & Kehadiran: Dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah SE (mewakili gubernur), Ketua DPRA Aceh Zulfadli (Abang Samalanga), Kapolda Aceh beserta jajaran Forkopimda Aceh, Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, serta sejumlah tokoh adat dan pejabat terkait. Kehadiran para pimpinan daerah dan tokoh Aceh ini mencerminkan penghormatan dan dukungan penuh terhadap penganugerahan gelar adat untuk Mendagri.
Tanggapan Akademisi
Dr. Muhammad Ridwansyah, dosen Universitas Sains Cut Nyak Dhien Aceh, memberikan tanggapan positif atas penganugerahan gelar adat kepada Mendagri tersebut. Menurutnya, langkah Wali Nanggroe Aceh menganugerahkan gelar kehormatan adat kepada Tito Karnavian merupakan pertanda baik bagi hubungan Aceh dan pemerintah pusat.
“Penganugerahan gelar kehormatan adat ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari rakyat Aceh kepada Pak Tito Karnavian atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat,” ujarnya secara bijak.
Ia menilai momen ini juga menegaskan bahwa adat-istiadat Aceh selaras dengan pemerintahan Aceh modern.
“Langkah ini tidak hanya mempererat silaturahmi antara fungsionaris pusat dan daerah, tetapi juga membuktikan bahwa nilai-nilai adat Aceh dapat berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan modern secara harmoni,” tambah Ridwansyah dengan nada penuh apresiasi.
Filosofis dari pemberian gelar Petua Panglima Hukum Nanggroe ini adalah penasihat hukum tata kelola pemerintahan Aceh modern selama ini yang akan semakin kita sempurnakan, kemudian bagi kepentingan dignity rakyat Aceh dan relasi terhadap Pemerintah Pusat. Semoga...
Sebelumnya
