• Perkuat Daya Saing Batik Malaka, Dekranasda Aceh Besar Latih Pembatik Selama 10 Hari

DIALEKSIS.COM | Jantho - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Aceh Besar kembali menggelar Pelatihan Kerajinan Batik Lanjutan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing produk batik unggulan daerah kegiatan ini yang berlangsung di Aula Dekranasda Aceh Besar, Selasa (9/6/2026).

• Nama Dek Gam dan Muslim Ayub Muncul di Daftar Beredar Kasus BGN, Kejagung Belum Konfirmasi

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dua nama anggota DPR RI asal Aceh, Nazaruddin Dek Gam dan Muslim Ayub, menjadi perhatian publik setelah muncul dalam daftar beredar yang disebut-sebut berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

• Sampah Ilegal Menumpuk di Blang Bintang Lama, DLH Aceh Kerahkan 6 Armada

DIALEKSIS.COM | Jantho - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Besar bergerak cepat dengan menurunkan 6 armada dan 18 petugas kebersihan untuk menangani tumpukan sampah ilegal yang berada di kawasan Jalan Blang Bintang Lama, Kabupaten Aceh Besar. 

• Dua Anggota PWI Raih Juara Lomba Karya Jurnalistik TMMD Kodim 0117 Aceh Tamiang

DIALEKSIS.COM | Karang Baru - Dua anggota PWI Aceh Tamiang berhasil meraih juara dalam lomba karya jurnalistik program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 0117/Aceh Tamiang.

• Batu Sandungan Hukum South Andaman, Bahrul Ulum: Aceh Harus Berjuang Ubah PP 23/2015

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok South Andaman yang dikelola Mubadala Energy dinilai tidak cukup hanya dibaca sebagai persoalan teknis migas. Di balik perdebatan skema pengolahan, lokasi fasilitas, dan posisi Aceh dalam proyek tersebut, terdapat persoalan hukum mendasar yang selama ini menjadi batas gerak Aceh.

• ForBINA: Polemik IUP di Aceh Harus Dilihat Objektif, Jangan Matikan Investasi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA) menilai polemik terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh perlu disikapi secara objektif, proporsional, dan tidak digiring menjadi sentimen anti-investasi.