Kerjasama dengan BPPT, Pemerintah Aceh Ingin Hilirisasi Jadi Nafas Pembangunan
Font: Ukuran: - +
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menandatangani kerja sama di bidang pembangunan teknologi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Pemerintah Aceh, di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Kamis 03/10/2019.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menginginkan agar pembangunan teknologi lewat kerja sama tersebut bisa berbarengan dengan pengembangan hilirisasi.
"Melalui penerapan teknologi ini, kita ingin agar pembangunan kita berbarengan dengan pembangunan hilirisasi," kata Nova Iriansyah. Hal itu kata Nova, atas dasar banyaknya sumber daya alam Aceh yang di tingkat hulunya saja sudah dibawa ke Medan.
Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pembangunan hilirisasi lewat kerja sama penerapan teknologi ini, adalah pada pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dan pengembangan sektor perkebunan.
Hilirisasi dari energi baru terbarukan adalah pada pembangunan industri kelistrikan. Sementara pengembangan sektor perkebunan bisa dilakukan melalui hulu dan hilirisasi industri kopi, kakao, atsiri, dan pala, serta mendukung klaster inovasi nilam.
"Kerja sama dengan BPPT merupakan pilihan tepat, sebab lembaga ini merupakan thinktank bagi kajian strategis dalam perumusan inovasi dan kebijakan pemerintahan," kata Nova. Ia berharap dengan kerja sama itu cita-cita untuk menuju Aceh yang inovatif dan punya saing tinggi akan segera terwujud.
Selain pengembangan teknologi di bidang Energi Baru dan Terbarukan serta sektor perkebunan, BPPT juga bekerjasama di bidang inovasi tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam hal ini, pemerintah Aceh telah menerapkannya kebijakan e-procurement secara transparan dan dapat dipantau realtime oleh publik melalui website yang tersedia.
Selain itu, pemerintah Aceh juga telah meluncurkan aplikasi e-planing dan e-budgeting terintegrasi untuk perencanaan dan penganggaran daerah. Hal itu sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penganggaran APBA tahun depan aplikasi ini akan dipakai secara normatif.
"Dengan itu Insha Allah penyimpangan akan tereliminasi dengan sendirinya. Sistem tidak memungkinkan orang melakukan penyimpangan dalam penganggaran," kata Nova. Dengan pengkajian lebih lanjut dan dukungan BPPT, Nova berharap sistem e-planing dan e-budgeting lebih ideal dan kompatibel, sehingga bisa diterapkan untuk penganggaran di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Aceh.
Kerja sama dengan BPPT, juga dilakukan dalam hal optimalisasi di sektor kelautan, perikanan,dan peternakan melalui Penguatan Sistem Aplikasi Daerah untuk kualitas tangkapan ikan, kajian pelabuhan, produk halal dan sumber daya olahan, serta inovasi untuk industri pengembangan ternak sapi.
Selain itu, juga ada kerja sama di bidang pengembangan lembaga pendidikan vokasional dan dayah melalui program life skills. Di bidang ini, diharapkan lahir hilirisasi industri melalui penguatan dan penerapan teknologi sektor pangan serta dukungan bagi penerapan teknologi untuk usaha tradisional.
Sementara itu Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Hammam Riza, mengatakan kerja sama yang dilakukan pihaknya bertujuan membantu pemerintah Aceh dalam pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi. Dalam hal ini, pihaknya ingin ada peningkatan sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan iptek.
"Iptek adalah landasan dalam pembangunan dan penetapan pembangunan di tingkat nasional dan di daerah. Jadi kita menawarkan ke masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam membangun teknologi melalui perekayaan teknologi," kata Hammam Riza.
Selain dengan pemerintah Aceh, BPPT sebelumnya juga telah melakukan kerjasama dengan BPKS dan Banda Aceh dalam membentuk Islamic Smart City.[ pd/rel]