Rakor Kemiskinan. sumber instagram @novairiansyah

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh didorong untuk berkerja keras menurunkan angka kemiskinan di Aceh.

Dorongan itu disampaikan Plt Gubernur Aceh dalam arahan yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Tim TKP2K 2018-2020 di ruang rapat Bappeda Aceh, Senin (18/11).

"Ada banyak skema yang bisa dibangun untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh, dan kuncinya adalah menemukan inovasi yang keluar dari kebiasaan, " kata Nova Iriansyah dihadapan Tim TKP2K Aceh, yang juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan. 

APBA 2019 yang menjadi alat intervensi utama harusnya oleh semua pihak dapat dipastikan dapat disahkan tepat waktu. 

"Ini kalau memang APBA diposisikan sebagai alat intervensi utama, sebab Aceh belum bisa berharap pada investasi yang realisasinya baru 61 triliun, " sebutnya.  

Nova Iriansyah juga mendorong Tim TKP2K Aceh untuk memikirkan skema lain, diantaranya Dana Desa, Dana CSR, Dana Haji, Bank Aceh, dan lainnya.  

Solusi lain yang juga perlu dicermati sebagai alat intervensi untuk pengentasan kemiskinan Aceh adalah penerimaan tenaga kerja baik CPNS maupun rekruetmen lainnya, termasuk di kepolisian dan TNI.

"Khusus CPNS saya akan coba lobi agar formasi untuk Aceh bisa dipakai sistem rangking saja, sebab jika bertahan dengan passing grade maka akan banyak formasi kosong, padahal ini juga bahagian dari solusi pengangguran yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan, " tambahnya. 

Untuk itu Nova Iriansyah meminta Tim TKP2K Aceh untuk tidak hanya bagus di tataran konseptualisasi saja tapi konsep yang ada itu mesti dibumikan agar bisa diimplementasi.

"Harus berani tidak kaku pada konsep, boleh saja keluar dari mainstem, untuk itu kuncinya adalah menemukan inovasi," katanya.

Plt Gubernur Aceh menyatakan keyakinannya bisa menurunkan angka kemiskinan sesuai target yaitu 1 persen (setiap tahun) bahkan bisa lebih manakala semua alat intervensi bisa dimaksimalkan.  

"Untuk itu, dukungan semua stakeholder sangat diperlukan, termasuk soal disiplin dan amanah pada waktu pengesahan RAPBA yang sudah disepakati, plus dukungan kerja keras yang didukung inovasi, " tutupnya.  

Sebelumnya, dalam sambutan Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan menyinggung target penurunan angka kemiskinan setiap tahun 1 persen.

"Pada akhir kepemimpinan kepemimpinan ini kita harapkan angka kemiskinan di Aceh ada di angka 10-11 persen (2022) dari 16,43 persen (2016). Target ini memang masih dibawah rata-rata target nasional yaitu 9 persen," katanya. (adv)