DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan melarang Angkutan Umum Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) untuk beroperasi sejak hari ini, Kamis (6/5/2021) hingga 17 Mei 2021. 

Aturan yang dikeluarkan ini mengakibatkan 105 ribu supir angkutan  lintas darat di Aceh terancam kelaparan, menurut data dihimpun oleh Dialeksis.com, Kamis (6/5/2021).

Merespon hal itu, Dr. Nasrul Zaman, Pengamat Kebijakan Publik Aceh mengatakan keadaan sebaran Covid-19 yang meluas dan telah terjadinya mutasi gen virus telah mengakibatkan lahirnya varian baru Covid-19 yang membutuhkan pembatasan interaksi langsung antar warga, baik individu maupun komunal. 

Namun pembatasan yang terjadi saat ini dapat digolongkan "karantina" atau lockdown, sehingga pemerintah diminta bertanggung jawab dalam memastikan kebutuhan bahan pokok warganya terpenuhi. 

Atas kebijakan larangan mudik 06-17 Mei 2021 in,i pemerintah harus memberikan bantuan hidup atau jaminan hidup bagi warganya yang terdampak. 

"Aceh, misalnya. Tingginya angka kemiskinan tentulah menjadi gambaran besarnya kebutuhan akan bantuan pemerintah untuk kehidupan warga miskinnya tersebut," ujar dosen USK ini.

Selain itu, tambahnya, kepada petugas di lapangan ada baiknya diberikan kewenangan untuk mengambil beberapa kebijakan khusus, sehingga ada kriteria yang memang diberikan melintas, mengingat keputusan pembatasan yang ada sekarang tidak menyebutkan hal tersebut. 

"Misalkan seseorang yang harus pulang kampung akibat sudah tidak bekerja lagi, orang  pindah domisili, membawa keluarga sakit, dan sebagainya," ujarnya.

"Akhirnya kita berharap pembatasan ini dapat memberi efek signifikan dalam penularan virus Covid-19 dan warga yang miskin mendapat bantuan langsung dari pemerintah untuk kehidupannya," pungkas Nasrul.[HKM]