Foto: Antara

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat terjadi hingga tanggal 23 Juni 2023. 

Sejumlah wilayah di Indonesia telah diidentifikasi sebagai daerah yang berpotensi mengalami kebakaran, antara lain Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

BMKG telah mengamati faktor-faktor cuaca dan kondisi iklim yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi fluktuasi cuaca seperti curah hujan yang rendah, suhu udara yang tinggi, dan kelembapan udara yang rendah. Kondisi ini dapat menciptakan lingkungan yang kering dan rentan terhadap kebakaran.

Peringatan dari BMKG ini sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait agar dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat guna mengurangi risiko karhutla. 

"Untuk itu diperlukan upaya pencegahan seperti pembasahan lahan baik dari tanah maupun TMC," kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Guswanto dalam keterangan yang diterima DIALEKSIS.COM, Selasa (19/6/2023). 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Januari hingga 1 Juni 2023, terdapat 112 kejadian karhutla di Indonesia. Meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTT, NTB dan Bali.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi mengungkapkan pihaknya telah menyusun serangkaian upaya untuk mencegah karhutla tahun ini. Upaya itu ialah melakukan pemantauan data hotspot, groundcheck, dan pemadanaman darat maupun udara.

"Kita terus lakukan sejak awal tahun secara terus-menerus," ucap dia.

Dia menerangkan ada beberapa provinsi yang menjadi prioritas untuk pemantauan, di antaranya Kalimantan, Sumatra, dan Riau yang memiliki lahan gambut luas. Pemantauan itu dilakukan secara real time menggunakan data satelit agar bisa dilakukan antisipasi saat terjadi kebakaran.

Selain itu, beberapa solusi permanen yang juga dilakukan. Seperti early warning system, pengendalian operasional, dan pengelolaan landscape.

"Selain itu kita juga terus melakukan langkah penegakan hukum yang merupakan bagian dari soslusi permanen," ujar dia.

Dia mengungkap solusi tersebut telah membuahkan hasil. Mulai dari turunnya angka karhutla hingga tidak ada lagi asap lintas batas oleh karhutla.

"Jadi dari tahun 2015 menurun terus asap lintas batas, dari yang tadinya 2 bulan, ke 2 minggu di tahun 2016 lalu 2017 hanya 2 hari. Dan 2018 tidak ada sama sekali, dan 2019 kita mengalami hanya 2 jam, dan 2020 sampai 2022 tidak terdeteksi sama sekali," ucap dia.