DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Karimun Usman mengungkapkan, pemerintah harus cermat melakukan pengamanan di Aceh saat dilangsungkan Pilpres 2019. Tronojoa dari Mabes Polri sudah memetakan, Aceh dan Sumut termasuk daerah rawan konflik. 

"Aceh dan Sumut merupakan daerah rawan konflik sosial dalam menghadapi Pilpres 17 April 2019. PDI Perjuangan memberi apresiasai kepada Polri atas dugaan lebih awal dan disiarkan terbuka di media," sebut Karimun Usman, Kamis (28/3/2019) kepada Dialeksis.com.

Menurut tokoh banteng dalam lingkaran bulat ini, pihaknya mendorong pemerintah Aceh untuk lebih cermat melakukan pengamanan. Hal ini dikarenakan pihak keamanan tidak mau mengambil resiko terhadap hal hal yang tidak diinginkan terjadi di Aceh.

Langkah tepat, sebut Karimun, sudah dilakukan Pemerintah ketika dilangsungkan Pilkada di Aceh pada 2017, dimana Mabes Polri/ Mabes TNI mengirimkan pasukan BKO, guna membantu pengamanan di Aceh.

"Pelaksanaan Pemilu dan Pilres yang dilaksanakan 5 tahun sekali, Aceh harus benar benar aman dan kondusif, serta sukses. Sebagian besar rakyat Aceh sudah trauma dengan kondisi konflik masa lalu. Dengan adanya BKO akan membantu masyarakat yang takut, untuk datang ke TPS," sebut Karimun.

Karimun memberikan penilaian, diduga ada pihak pihak yang tidak menginginkan Pemilu di Aceh berjalan aman , maka usaha untuk menakut nakuti masyarakat akan dilakukan. Hal itu sudah ada sejak tahun 1999.

"Bahkan, " tambah Karimun," orang orang tertentu masuk ke dalam bilik TPS, melihat pemilih siapa yang dicoblosnya. Mereka tidak peduli dengan petugas TPS dan ini bukan lagi menjadi rahasia. Masyarakat umum tahu tentang yang terjadi di Aceh".

"Melihat pengalaman ini, kami mengharapkan agar pemerintah dapat menambah pasukan keamanan, agar tidak kecolongan dan terganggunya pelaksanaan Pilpres dan Pemilu, dimana biayanya sangat tinggi," jelas tokoh PDIP ini. (Baga)