Pengamat Ekonomi, Dr Amri. [Foto: Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Provinsi Aceh kembali menyandang status sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Aceh kini naik menjadi 15,53 persen. Kenaikan ini menempatkan Aceh kembali sebagai daerah termiskin di Sumatera dan nomor lima di Indonesia.

Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh, Dadan Supriadi mengatakan jumlah penduduk miskin periode Maret-September 2021 secara persentase naik 0,20 poin menjadi 15,53 persen. Secara angka, penduduk miskin bertambah 16.020 orang.

Diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh pada september 2021 sebanyak 850.260 orang.

Kemudian, dispasitar kemiskinan perkotaan dan pedesaan semakin berkurang. Penduduk miskin perkotaan berjumlah 10,58 persen dan di desa 18,04 persen.

Pengamat Ekonomi, Dr Amri mengatakan, data tersebut menunjukkan pemerintah masih gagal dalam memperbaiki dan mengarahkan Aceh ke arah yang lebih baik.

Seharusnya, kata Dr Amri, dimasa akhir pengurusan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah harus bisa meninggalkan legacy yang baik terhadap Aceh.

“Terutama mengubah stigma masyarakat agar tidak terus berpikir bahwa Aceh itu miskin, Provinsi Termiskin!, kita tidak miskin, hanya saja Aceh itu dipimpin oleh orang yang salah,” tegasnya saat diwawancara Dialeksis.com, Jumat (4/1/2022) di Banda Aceh.

Sumber Daya Alam (SDA) Aceh yang melimpah, Dr Amri menjelaskan, kita punya potensial SDA yang sangat tinggi. Namun, tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ataupun Aceh.

“Pemanfaatan sektor pertanian dan perkebunan juga bisa dikatakan masih belum maksimal, petani kita masih banyak yang belum sejahtera. Kemudian, infrastruktur yang tak merata, kemudian, banyak investasi yang gagal dibawa ke Aceh, kemudian, mensejahterakan para UMKM di Aceh, dan masih banyak lagi yang belum diselesaikan oleh Gubernur Aceh,” sebutnya.

Dr Amri mengatakan, bahwa masa kepemimpinan Nova Iriansyah seharusnya mengejar program RPJMA yang disusun dengan sempurna. “Harusnya itu yang dikejar, itu yang harus diselesaikan. Ini pemanfaatan anggaran (APBA) yang tidak tepat sasaran sehingga adanya SiLPA terus menerus dan terus meningkat setiap tahunnya,” katanya.

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan di Aceh, Dr Amri menjelaskan, bukan saja APBA tidak tepat sasaran begitu juga pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS), tetapi juga hengkangnya Investor Besar sekelas BNI, Mandiri, BNI.

“Padahal Investor ini telah menyetuh kehidupan ekonomi masyarakat sampai ke seluruh pelosok perdesaan. Belum lagi gagalnya Investor Uni Emirat Arab dan hilang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK ) Arun dari Proyek Strategis Nasional dan belum beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus KIA Ladong. Padahal sudah terkuras APBA selama 15 tahun yang lalu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr Amri menyampaikan, dimasa kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah harus bisa meninggalkan legacy yang baik terhadap Aceh, minimal target RPJMA bisa tercapai 50 Persen. 

Kemudian, sesuai yang disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah Acehtidak cukup dengan mengejar program pembangunan Rumah Dhuafa, tetapi perlu pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi generasi muda di perdesaan.

Dr Amri mencontohkan, misalnya membangun Kewirausahaan Generasi Muda Kreatif dan Inspiratif. Sehingga Generasi muda di Aceh bisa bekerja yang pada ujungnya bisa mengurangi Pengangguran dan menurunkan tingkat Kemiskinan di 23 Kab/kota dan 285 Kecamatan dan 6495 desa/Gampong.

“Sebenarnya tak ada Provinsi yang miskin, yang ada hanya Provinsi salah urus,” pungkasnya. [ftr]