Kepala BI Perwakilan Aceh, Achris Sarwani. [Dok.ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh, Achris Sarwani mengatakan, Bank Aceh Syariah (BAS) secara umum telah menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan produk dan layanan perbankan.  

Mulai dari perluasan jaringan kantor baik di Provinsi Aceh maupun di luar Aceh, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti ATM, EDC, Mobile Banking, dan lain-lain. Baik untuk melayani transaksi di masyarakat, pengusaha maupun pemerintah daerah.

Achris menyatakan bahwa BI mengapresiasi perkembangan produk dan layanan BAS beberapa tahun terkahir.

Semisal, kata dia, seperti peluncuran Mobile Banking di tahun 2020 yang diikuti dengan perolehan izin penggunaan QRIS di tahun 2021, dan saat ini sedang dalam proses persetujuan internet banking corporate.

“Perkembangan tersebut merupakan hal yang baik, karena ketersediaan berbagai produk dan layanan tersebut akan mengakselerasi penggunaan sistem pembayaran non-tunai di Provinsi Aceh untuk semua kalangan nasabah,” ujar Achris kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Jumat (14/10/2022).

Untuk ke depannya, Kepala BI Perwakilan Aceh itu berharap agar BAS dapat terus berpartisipasi aktif dalam meningkatkan literasi keuangan pada seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini, kata dia, mesti dilakukan agar nantinya setiap kebijakan yang diterbitkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik dan cepat oleh masyarakat sehingga turut berkontribusi terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Utamanya, kata dia, seperti kebijakan yang terkait sistem pembayaran, sebagai contoh adalah penggunaan QRIS dan BI-Fast.

Setelah QRIS, kami berharap bank Aceh Syariah juga dapat segera terdaftar menjadi peserta BI-Fast.

Selain itu, Achris juga berharap agar BAS dapat menjalin kerja sama dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk terus mendukung elektronifikasi di lingkungan pemerintah daerah.

“Selain sebagai pemegang rekening kas umum daerah, BAS memegang peranan penting untuk menyediakan produk dan layanan yang diperlukan untuk mendukung digitalisasi transaksi penerimaan maupun pengeluaran Pemda,” pungkasnya.(Akh)