Ahli IT: Perlindungan Data Pribadi dan Serangan Dunia Siber Harus Jadi Agenda Politik Masa Depan
Font: Ukuran: - +
Reporter : Nora
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ahli Informasi dan Teknologi juga Dosen Teknik Komputer Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Muttaqin, ST, MCs menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pentingnya perlindungan data pribadi dan serangan dunia siber.
Pertama, kata Muttaqin, adanya tantangan keamanan terhadap data pribadi. Menurutnya, seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi, perlindungan data pribadi menjadi krusial.
"Hingga 2023, sekitar 3,5 triliun byte data dibuat setiap hari, termasuk informasi sensitif yang memerlukan perlindungan. Di Indonesia, lebih dari 195 juta pengguna internet mempertaruhkan data pribadi mereka secara online," kata Muttaqin saat diwawancarai Dialeksis.com, Senin (25/12/2023).
Kedua, sambung Muttaqin pentingnya menjaga serangan dunia siber. Serangan siber merupakan ancaman yang terus berkembang. Data menunjukkan bahwa pada 2022, Indonesia berada di peringkat ke-7 untuk jumlah serangan siber terbanyak di dunia, dengan lebih dari 100 juta serangan. Fenomena ini menekankan urgensi peningkatan keamanan siber untuk melindungi infrastruktur penting dan data sensitif.
Selain itu, menurut Muttaqin, dalam debat calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024, penting bagi kandidat untuk merumuskan rencana konkret dalam melindungi data pribadi. Terobosan legislatif, regulasi yang lebih ketat, dan investasi dalam teknologi keamanan menjadi hal yang krusial untuk mengatasi ancaman tersebut.
Di samping itu, kata dia, perlunya kolaborasi internasional untuk menyadari sifat global dari serangan siber. Kolaborasi antar-negara dalam pertukaran informasi dan strategi menjadi penting. Di sini, kepemimpinan dan diplomasi siber juga harus menjadi fokus bagi pemimpin yang akan datang.
Selain dari aspek teknis, Muttaqin mengatakan, edukasi publik tentang keamanan siber menjadi pondasi penting. Peningkatan kesadaran akan risiko dan cara melindungi data pribadi di dunia digital harus menjadi bagian dari program pemerintah ke depan.
Kedepan, kata dia, Pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi anggaran yang signifikan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi keamanan tinggi guna menghadapi serangan siber yang semakin canggih.
Tak hanya itu, menurutnya, perlu adanya transparansi dalam kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi data pribadi akan membangun kepercayaan publik. Akuntabilitas dalam penanganan keamanan siber menjadi faktor kunci dalam memperkuat sistem perlindungan data.
"Penting untuk mengutamakan kebijakan yang memperkuat infrastruktur keamanan siber, memperkenalkan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi, dan meningkatkan kesadaran publik akan ancaman serta cara melindungi diri dari serangan siber," terangnya.
Bagi Muttaqin, setiap pemimpin masa depan harus mampu mengatasi tantangan ini dengan merumuskan strategi yang komprehensif, bekerja sama dengan sektor swasta dan publik, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam upaya perlindungan data pribadi.
Muttaqin berharap isu tersebut akan terus menjadi bagian penting dari agenda politik bagi para pemimpin masa depan di Indonesia. Upaya untuk melindungi data pribadi dan menghadapi serangan siber akan membutuhkan kerja keras, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi dalam kebijakan serta teknologi.