DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jabatan politik tidak didasarkan pada komitmen jiwa dan komitmen terhadap hukum itu sendiri sehingga praktek pelanggaran menjadi kebiasaan.

Pernyataan prihatin itu disampaikan Ir H Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum Golkar di Rumah Aspirasi Sulaiman Abda kawasan Tibang Banda Aceh, Senin 26 Maret 2018.   

Seharusnya kata Akbar, jabatan publik dan posisi politik secara kekuasaan harus serius merealisasikan kesejahteraan dan pelayanan publik, "

Golkar Aceh harus memperhatikan itu semua agar tetap ada di politik dan tetap memiliki basis konsistuennya, " sebut Akbar.

Erlangga sebagai ketua DPP Golkar, kata Akbar harus mengingatkan kepada seluruh kader agar tidak melakukan penyimpangan dari statuta dan AD/ART Partai Golkar.

Akbar Tanjung menyebutkan pelanggaran hukum harus di hindari oleh kader Golkar untuk menjaga citra dan keberlangsungan partai. "Kita tidak sungguh sungguh membentuk sistem pemerintahan yang bersih," sebut Akbar Tanjung.(j)