Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Aceh, Isova Darma. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Aceh, Isova Darma, mendesak PLN UID Aceh untuk membatalkan keputusan yang menetapkan PT BLITZ sebagai pemenang tender proyek Pelayanan Teknik (Yantek) di PLN UID Aceh. 

Isova menilai bahwa PT Blitz telah melanggar sejumlah aturan yang mengatur ketenagalistrikan di Indonesia.  

"PT Blitz terindikasi telah melanggar ketentuan yang berlaku dengan memenangkan tiga proyek besar secara bersamaan. Proyek tersebut meliputi PLN UP3 Meulaboh di lokasi Simeulue senilai Rp47 miliar, PLN UP3 Lhokseumawe di lokasi Bireuen senilai Rp46 miliar, dan PLN UP3 Lhokseumawe di lokasi Takengon dengan nilai Rp55 miliar," jelas Isova kepada Dialeksis, Senin (17/2/2025). 

Dalam klasifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, PT Blitz masuk dalam kategori perusahaan menengah, yang menurut peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2021 pasal III, hanya diperbolehkan mengerjakan satu proyek secara bersamaan. Menurutnya, kemenangan PT BLITZ dalam tiga proyek sekaligus jelas melanggar ketentuan tersebut.

Tak hanya itu, Isova juga menyoroti pelanggaran dalam sertifikat badan usaha (SBU) PT Blitz yang mengatur bahwa perusahaan dengan kualifikasi menengah hanya diperkenankan mengerjakan proyek dengan nilai maksimal Rp50 miliar. Namun, kenyataannya, total nilai ketiga proyek yang dimenangkan PT BLITZ mencapai Rp148 miliar, yang jelas melampaui batas yang diatur dalam SBU.

Lebih lanjut, Isova juga mengungkapkan bahwa PT Blitz telah melanggar klasifikasi SBU yang berlaku, di mana perusahaan ini berstatus sebagai penyedia jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik. Namun, pekerjaan yang dimenangkan oleh PT Blitz lebih berkaitan dengan pengoperasian instalasi tenaga listrik, yang merupakan jenis usaha yang berbeda.

Oleh karena itu, AKLI mendesak PLN UID Aceh untuk membatalkan proses tender yang telah dilaksanakan dan membuka kesempatan tender ulang dengan melibatkan perusahaan-perusahaan lokal, guna menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung pengembangan industri ketenagalistrikan lokal.