Aktivis Lingkungan Kritisi Realisasi Program Aceh Green
Font: Ukuran: - +
Kordinator Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Aceh, T.M Zulfikar
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh- Kordinator Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Aceh, T.M Zulfikar, mengkritisi Relalisasi aplikasi program Aceh Green di Lapangan. Aceh Green sendiri merupakan salah satu program unggulan yang di usung oleh Pemerintahan Irwandi Yusuf- Nova Iriansyah.
Dalam program Aceh Green disebutkan bahwa Pembangunan Aceh harus berbasis pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
"Apa yang tercantum pada visi misi dan program Aceh Green tersebut cukup baik dan mestinya segera di aplikasikan di lapangan. Pemerintah Aceh harus segera memastikan bagaimana program2 pembangunan yang ada harus benar sensitif terhadap risiko bencana alam. Karena beberapa program yang saat ini dilaksanakan justru sangat bertolak belakang dengan semangat Aceh Green. " ujar aktivis lingkungan ini.
menurutnya salah satu contoh adalah pembangunan beberapa PLTA di wilayah hutan lindung.
"Seperti rencana pembangunan waduk untuk PLTA Tampur 1 di wilayah Lesten-Pining, justru pembangunan tersebut akan merusak habitat spesies kunci yang ada di Aceh seperti Gajah, Harimau dan Orangutan. Padahal dalam program Aceh Green tercantum rencana pemulihan spesies kunci yang kritis dan terancam punah. Selain itu perlu diperjelas bagaiman sebenarnya langkah- langkah strategis yang akan diambil dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Aceh, karena iklim yang tidak menentu saat ini bisa saja satu waktu kita hujan terus menerus atau kemarau yang berkepanjangan, sementara bencana yang terus mengintai" tukas Zulfikar.
Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa situasi iklim kini tidak menentu.
Saat hujan kita akan menerima terjadinya banjir dan longsor, sementara saat kemarau kita akan menerima bencana seperti kesulitan air bersih dan juga kebakaran lahan. Disamping ancaman bencana lainnya seperti gempa bumi dan angin topan. Bahkan jika dilihat dari eskalasi konflik satwa dengan manusia, jelas sekali semakin meningkat dan ini membuktikan bahwa pembangunan kita di Aceh belum ramah lingkungan padahal kita sepakat bahwa Pembangunan Aceh harus berbasis pada prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Artinya bahwa Pembangunan yang kita laksanakan saat ini seharusnya mampu menyelamatkan sumber-sumber penghidupan rakyat saat ini maupun yang akan datang" pungkas Zulfikar. (HH/AP)