Anggota DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, S.AB. Foto: Serambinews.com/Sa'dul Bahri
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kritik pedas kembali dilontarkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani, S.AB., terhadap PT Mifa Bersaudara. Legislator itu menilai perusahaan kerap berkelit saat mendapat sorotan, tetapi abai ketika masyarakat menghadapi persoalan konkret.
Yani menyoroti sikap PT Mifa yang dinilai defensif dengan mengangkat isu ancaman investasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) setiap kali dikritik.
"Saat perusahaan dikritik, selalu ada alibi: investasi terhambat, ancaman PHK, dan sebagainya. Tapi ketika pengangguran di Aceh Barat semakin parah, di mana suara mereka?" ujarnya dengan nada tegas dalam keterangan pers, Senin (24/3).
Salah satu sorotan utama Yani adalah ketiadaan tenaga profesional asal Aceh Barat di posisi strategis perusahaan tambang tersebut. "Tunjukkan satu saja tenaga profesional asli Aceh Barat di Mifa yang diberi jabatan bagus. Sudah 13 tahun beroperasi di sini, apa ada niat memberi kesempatan pada putra daerah?" tantangnya.
Yani juga menyebut aktivitas PT Mifa telah menimbulkan dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh nelayan setempat.
"Saat nelayan mengeluh jaring mereka sering tersangkut batu, mana tanggung jawab perusahaan? Jangan hanya bicara investasi, tapi tutup mata terhadap masalah yang ditimbulkan," sindirnya.
Persoalan lain yang diangkat adalah nilai sewa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang stagnan sejak satu dekade terakhir. Menurut Yani, PT Mifa masih membayar Rp202 juta per tahun, angka yang dinilai tak sesuai perkembangan zaman.
"Ketika kami minta kenaikan wajar, malah ada drama. Ini demi kepentingan daerah, bukan sekadar urusan bisnis," tegasnya.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan juga menjadi sasaran kritik. Yani meminta PT Mifa membuktikan dampak nyata program tersebut.
"Tunjukkan satu kelompok binaan CSR yang benar-benar mandiri dan berkembang. Jangan hanya seremonial!" tegasnya.
Tak lupa, Yani menyindir pihak-pihak yang dianggap membela perusahaan tanpa memahami akar masalah. "Saya kecewa dengan pernyataan Ketua Fraksi NasDem DPRA. Seharusnya beliau berdiskusi dulu dengan Pemkab dan lihat kondisi riil di lapangan," ucapnya.
Sebelumnya
