DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Kepala Daerah Kabupaten-Kota diminnta agar menjaga netralitasnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Aceh pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh, Koordinator Aliansi Pemuda Pemerhati Demokrasi Aceh (AP2D-Aceh), Daffa Taqi Abiyyu, karena terhendus kabar bahwa adanya indikasi oknum-oknum Pj Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai suksesor salah satu kandidat Gubernur Aceh. 

Daffa menguraikan, Dugaan permupakatan jahat itu tersusun dengan rapi sejak jauh-jauh hari (Kesepakatan itu sebelum diangkat menjadi Pj di Kabupaten/Kota). 

"Dengan cara pengkondisian penunjukan Pj Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang akan membatunya di Pilgub Aceh," kata Daffa Kepada Dialeksis.com, Kamis (21/11/2024).

Dalam rumor yang berkembang, sambung Daffa, bahwa Pj-Pj yang telah ditunjuk tersebut harus bisa mengkondisikan ASN dan masyarakat untuk memilih salah satu kandidat calon Gubernur Aceh periode 2024-2029 serta harus membantu pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho pada tempat-tempat strategis di wilayah kerjanya masing-masing.

Kemudian indikasi lain membuktikan, Dikatakannya, yang kami lihat saat ini sudah viral di Medsos salah satu Kabupaten di Aceh telah dicecar pertanyaan oleh anggota Komisi II DPR RI dalam sidang RDP yang dihadiri Wamendagri dan Pj Gubernur Aceh serta para Pj Bupati/Walikota se-Aceh, di Jakarta pada tanggal (18/11/2024).

"Untuk itu,  hal-hal yang  semikian tidak tertutup kemungkinan akan terjadi juga secara masif di daerah- daerah lain yang ada di Provinsi Aceh," Kata Daffa.

AP2D-Aceh juga mengingatkan kepada Pj Gubernur Aceh harus peka, tidak lalai, dan jangan terkesan mendiamkan perbuatan tersebut.

"Tidak cukup hanya dengan slogan-slagan dan upacara di lapangan, tetapi harus ada langkah-langkah yang konkrit dari Pj Gubernur Aceh, terutama untuk para Pj Bupati/Walikota di Aceh bila ditemukan adanya indikasi keberpihakannya kepada salah satu calon," kata Daffa.

Kemudian AP2D Aceh, juga berharap kepada Panwaslih Aceh  agar melakukan tindakan tegas terhadap Pj Kepala daerah Kabupaten/Kota yang mendukung salah satu calon Gubernur Aceh.

"Kami juga sangat berharap harus ada tindakan tegas di Kabupaten/Kota yang bila ditemukan atau ada indikasi keberpihakan para Pj Bupati/Walikota yang notabene dekat dengan masyarakat. Sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang timbul di kalangan masyarakat kita.Sehingga kita bisa mewujudkan pemimpin baru yang dapat menjalankan cita-cita kita memajukan Provinsi Aceh yang lebih baik," pungkas Daffa.[nh]