DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kamis (9/9/2021) Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang sebelumnya dikatakan masih rendah dan jauh dari target Pemerintah Aceh berdasarkan data resmi yang dipublikasikan di situs P2K-APBA (https://p2k-apba.acehprov.go.id/v1/index.php) milik Pemerintah Aceh.

Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang sebelumnya dikatakan masih rendah dan jauh dari target Pemerintah Aceh berdasarkan data resmi yang dipublikasikan di situs P2K-APBA (https://p2k-apba.acehprov.go.id/v1/index.php). [Foto: Tangkapan Layar]

Total pagu Anggaran 2021 sebesar Rp16,445 triliun, sampai Rabu 8 September 2021 APBA baru terealisasi sekitar 35,72 persen dengan rincian Realisasi Keuangan 35,7 persen dan Fisik baru 40 persen.

Dialeksis.com, Kamis (9/9/2021) menghubungi Pengamat Ekonomi dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE, MSi untuk diwawancara langsung.

Dirinya mengatakan saat diwawancara langsung, bahwa data yang ditampilkan di P2K-APBA dengan Total Pagu Anggaran 2021 yang sebesar Rp16,445 triliun terhitung Rabu 8 September 202, APBA yang baru teralisasi sekitar 35,72 % dengan rincian realisasi Keuangan 35,7 % dan Fisik baru 40 %.

“Itu dalam kategori normal, tidak bisa dikatakan rendah ataupun tinggi,” ucapnya.

Dr Amri menyampaikan, namun bila ini tidak dikejar segera dengan sisa waktu H-7 dapat menimbulkan SiLPA lagi di Aceh.

“Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P), yang tengah gencar dibahas selama ini setelah ditolaknya LPJ 2020 Gubernur Nova, maka fokus pada pelaksanaan APBA 2021, dan harus segera mengejar ketertinggalan,” tukasnya.

Dr Amri menegaskan kembali, bahwa perencanaan yang sudah direncanakan pada pelaksanaan APBA 2021 harus benar-benar fokus dikejar, karena bisa menimbulkan SiLPA yang lebih besar.

“Sisa waktu H-7 pada keuangan -6,3% dan Fisik -6,0 % jika tidak benar-benar dilakukan, Kemungkinan SiLPA bisa lebih besar dari sebelumnya Rp 3,96 T,” kata Dr Amri.

Ia mengatakan, pengalaman pahit yang ditandai dengan SiLPA Tahun 2020 mencapai Rp 3,96 Triliun, kinerja Ekonomi Makro Daerah yang jauh panggang dari api, dimana visi dan Misi serta 15 Program Aceh Hebat Gubernur Nova Iriansyah hampir semuanya tidak tercapai.

“Semua hal ini berujung dengan penolakan LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) oleh masyarakat Aceh yang diwakili oleh DPRA. Penolakan LPJ ini belum pernah terjadi dalam kepemimpinan Gubernur di Aceh sepanjang sejarah,” kata Dr Amri.

Karena itulah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) Ia mengharapkan, Pemerintah Aceh Fokus saja apa yang telah direncanakan dalam APBA murni 2021. Dalam setiap Anggaran ada yang namanya Politik Anggaran (Political Budgeting).

“Kalau tidak di awasi maka APBA itu menjadi Anggaran Politik,” tegasnya.

Lanjutnya, “Jangan sempat terjadi yang dikerjakan tak direncananakan, yang direncanakan tak dikerjakan. Inilah yang kita maksud dengan Mis-manajemen Pemerintah Daerah (Pemda),” Harap Dr Amri.

Dr Amri menyampaikan, sehingga ke-15 Visi dan Misi serta Program Aceh Hebat yang tercantum dalam RPJM-A 2018 - 2022 bentukan gubernur Nova Iriansyah bisa terwujud. Itu yang menajdi harapan Mantan Sekretaris Magister Manajemen(MM), Program Pasca Sarjanana Universitas Syiah Kuala (USK) ini. [ftr]