Ketua Apdesi Aceh, Muksalmina Asgara. Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Aceh - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh mendesak PT Bank Syariah Indonesia (BSI) agar segera menghapus kredit nasabah yang terdampak parah bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Desakan tersebut muncul seiring kondisi warga yang kehilangan rumah, usaha, serta sumber penghidupan akibat bencana.
Apdesi Aceh menilai kebijakan restrukturisasi atau penundaan cicilan tidak lagi relevan bagi korban yang mengalami kerusakan total terhadap aset dan mata pencahariannya. Dalam situasi darurat kemanusiaan, beban utang justru dinilai semakin memperberat penderitaan masyarakat desa yang tengah berjuang untuk bertahan hidup.
Ketua Apdesi Aceh, Muksalmina Asgara melalui Dialeksis.com (4/1/2026), menegaskan bahwa penghapusan kredit merupakan langkah paling realistis dan berkeadilan bagi nasabah yang terdampak paling parah. Menurutnya, banyak warga saat ini tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga tempat tinggal dan sarana usaha.
“Ini bukan persoalan bisnis biasa, melainkan musibah bencana alam. Warga kami kehilangan segalanya. Tidak masuk akal jika mereka masih dibebani cicilan kredit. BSI harus hadir dengan kebijakan penghapusan kredit,” tegas Muksalmina.
Apdesi Aceh juga meminta BSI untuk tidak menutup mata terhadap kondisi riil di lapangan dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Pemerintah desa, kata dia, siap dilibatkan dalam proses pendataan dan verifikasi nasabah yang benar-benar menjadi korban banjir dan longsor agar kebijakan penghapusan kredit dapat tepat sasaran.
Sebagai bank syariah milik negara, BSI diharapkan menjalankan prinsip keadilan sosial serta tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang tertimpa bencana. Apdesi Aceh menilai keberpihakan kepada korban bencana akan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BSI belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan Apdesi Aceh untuk penghapusan kredit bagi korban banjir dan longsor.
Sebelumnya
