Samsul Bahri alias Tiyong. [Dok. Serambi/Budi Fitria]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 lalu, Presiden Joko Widodo telah banyak memberikan perhatian kepada Aceh. Ini ditunjukkan dengan seringnya Presiden Jokowi datang langsung ke Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh, Samsul Bahri alis Tiyong melalui keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Kamis (31/12/2020).

"Tahun 2020 ini saja tercatat dua kali Jokowi berkunjung ke Aceh. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Presiden-Presiden RI sebelumnya," ujar Tiyong.

Ia melanjutkan, tidak hanya sebatas kunjungan kerja, komitmen Presiden Jokowi unutk Aceh itu dibuktikan dengan ditetapkannya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh. Di antaranya bendungan Rajui yang telah selesai dikerjakan dan sudah difungsikan.

Berikutnya 4 paket ruas jalan tol yang sedang dan akan dibangun. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Bendungan Keureuto dan bendungan Rukoh yang sedang dalam proses konstruksi. Serta proyek pembangunan Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci Aceh Barat dan DI Jambo Aye Aceh Utara.

Selain PSN, Presiden Jokowi juga telah setuju memperpanjang Dana Otsus untuk Aceh dalam kampanye di Lhokseumawe pada tahun 2019 lalu.

"Kami sebagai anggota DPR Aceh maupun atas nama Partai Nanggroe Aceh (PNA) tentu saja memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo atas berbagai perhatian yang telah diberikan untuk Aceh," ujar Tiyong.

Kita juga mengucapkan terimakasih atas komitmen pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi di Aceh. Kita tau di Aceh Pak Jokowi tidak mendapatkan dukungan politik yang signifikan dalam Pilpres lalu. Namun hal itu tidak mengurangi perhatian dan komitmen Pak Jokowi untuk Aceh. Beliau tidak menjalankan politik balas dendam. Malah legowo dan berbesar hati. Ini yang patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya," tambahnya.

Tiyong berujar, pihaknya juga melihat Presiden Jokowi memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan agenda perdamaian Aceh. Hal ini beliau buktikan dengan menunjuk Kepala KSP Pak Moeldoko untuk memfasilitasi berbagai kendala dalam implementasi UU No. 11 Tahun 2006 atau UUPA.

"Itu artinya secara politik beliau sudah menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan poin-poin UUPA. Tinggal menyelesaikan persoalan teknis di level Kementerian dan Lembaga. Sekarang tergantung pada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mengawal proses ini," ujar Tiyong.

"Begitu juga dengan rencana perpanjangan Dana Otsus Aceh. Pak Jokowi sudah memberi lampu hijau saat kampanye Pilpres yang lalu. Namun implementasinya baru bisa dilakukan dengan cara revisi UUPA. Nah sekarang bagaimana kita mengawal proses revisi ini agar hasilnya sesuai dengan harapan seluruh rakyat Aceh," tambahnya.

Ketua PNA itu meyakini Presiden Jokowi akan mendukung penuh revisi UUPA untuk perpanjangan Dana Otsus, sebagaimana beliau mendukung revisi Undang-Undang Otsus Papua.

"Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Aceh untuk memberikan dukungan politik secara penuh kepada Pak Jokowi hingga akhir masa jabatan beliau. Dengan begitu semua agenda pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo di Aceh dapat terlaksana seluruhnya," ujar Tiyong.

"Kita sudah melihat hasilnya dengan mulai beroperasinya jalan tol Sibanceh. Tentu kita juga ingin secepatnya merasakan manfaat dari berbagai proyek strategis lainnya," pungkasnya.