Aliansi Rakyat Genap Mupakat (ARGM) Kabupaten Bener Meriah menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah pada Kamis (2/4/2026). [Foto: dokumen untuk dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Redelong - Aliansi Rakyat Genap Mupakat (ARGM) Kabupaten Bener Meriah menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah pada Kamis (2/4/2026).
Informasi yang diterima Dialeksis pada tanggal yang sama menyebutkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPRK yang berlokasi di Desa Serule Kayu, Kecamatan Bukit, dan dihadiri sekitar 50 peserta.
Audiensi ini turut dihadiri Ketua DPRK Bener Meriah M. Saleh, Ketua ARGM H. Misriadi alias Hadizan, tokoh organisasi PETA Sutrisno, aktivis Khaidir (Cak Dir), Ketua LSM Garis Merah Nasri Gayo, serta sejumlah perwakilan masyarakat dan anggota DPRK.
Kegiatan diawali dengan berkumpulnya massa ARGM di Desa Bale Atu sekitar pukul 09.00 WIB sebelum bergerak menuju kantor DPRK. Audiensi resmi dimulai pukul 10.18 WIB dan berakhir pada pukul 12.45 WIB dalam suasana tertib dan kondusif.
Dalam penyampaiannya, Sutrisno menilai kinerja DPRK selama lebih dari satu tahun masa jabatan belum maksimal. Ia menyampaikan bahwa ARGM yang terdiri dari perwakilan 10 kecamatan hadir untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah.
“Bener Meriah saat ini masih tertinggal dibandingkan kabupaten lain. Kami menyoroti lemahnya pengawasan DPRK, terutama dalam penanganan bencana dan penggunaan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, ARGM juga menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, seperti jalan dan jembatan rusak di sejumlah wilayah. Salah satu yang disorot adalah jembatan di kawasan Cemparam yang menghambat distribusi hasil panen kopi masyarakat.
Isu lain yang diangkat meliputi pembangunan hunian sementara (huntara) yang diduga bermasalah serta transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, Ketua ARGM H. Misriadi menegaskan bahwa tujuan audiensi adalah mendorong kemajuan daerah. Ia juga mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang dinilai masih didominasi oleh TNI.
“Kami meminta DPRK mengevaluasi kinerja Bupati. Jika memang tidak mampu membangun daerah, maka perlu ada langkah tegas,” tegasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, pihak DPRK menyatakan telah menerima dan mencatat seluruh masukan dari ARGM. DPRK juga berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
Secara umum, audiensi ini mencerminkan adanya kritik terhadap pengawasan anggaran serta pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah yang dinilai belum optimal.
Di sisi lain, situasi politik lokal juga dinilai berpotensi memicu konflik antar kelompok, khususnya antara pendukung pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar hingga selesai. [arn]
Sebelumnya
