Foto: Ist.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, M Arsjad Rasjid, memastikan tidak ada money politic dalam pemilihan Ketua Kadin Aceh. 

Arsyad Rasyid justru meminta tiga kandidat Ketua Kadin Aceh untuk lebih mengedepankan program yang dapat mengembangkan ekonomi Aceh.

Hal itu disampaikan Arsjad usai hadir dalam pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-VII Kadin Aceh di Anjungan Mon Mata, pada Senin (27/6/2022) malam.

“Tidak ada money politic dalam setiap pemilihan ketua Kadin, karena Kadin politiknya bukan mengarah pada kekuasaan, melainkan bagaimana mensejahterakan pengusaha-pengusaha dan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, untuk ekonomi Aceh bisa maju pesat, investasi banyak yang masuk ke Aceh, perdagangan dan ekspor juga bertambah besar, dibutuhkan persatuan antar Calon Ketua Kadin Aceh.

“Tahun lalu pada kwartal ke IV tahun 2021, pertumbuhan ekonomi aceh itu terbaik di Sumatera, saya berharap Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, bisa bekerjasama untuk memastikan ekonomi Aceh bisa semakin baik, investasi masuk supaya terbuka lapangan kerja,” Kata Arsyad kepada para awak media usai acara tersebut.

Arsjad Rasjid berpesan untuk semua calon apapun hasilnya nanti harus bisa tetap bersanding.

Lebih lanjut, Arsjad menyampaikan bahwa yang terpenting adalah program dari semua calon Ketua Kadin Aceh untuk dapat memastikan secara bersama-sama dengan pengusaha mikro, kecil, dan besar untuk dapat membangun Aceh menjadi lebih baik.

Bahkan Arsjad juga mengatakan Kadin sebagai mitra strategis daripada pemerintah baik pusat, provinsi sampai kabupaten/kota dapat membawa kerjasama dan memastikan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Aceh.

"Begitu juga pengurus Kadin di tingkat Kabupaten/Kota harus bisa menjadi mitra strategis Bupati/Walikota," katanya.

Sementara itu saat ditanya terkait laporan keuangan di setiap kepengurusan, Arsjad menyebutkan bahwa saat ini Kadin sedang berusaha memperbaiki roda organisasinya secara perlahan, salah satunya terkait transparansi keuangan.

"Itu yang sedang kita lakukan yaitu bagaimana mentransformasikan transparansi baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota supaya kedepannya lebih baik," katanya. [*]