DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menyikapi arah akan dipergub APBA kian menguat, pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada, menilai bahwa pijakan hukum APBA melalui Pergub harus dipahami sebagai konsekuensi yang harus diambil oleh Pemerintah Aceh untuk memperjelas anggaran keuangan pemerintah.

Masih menurut Aryos Dosen FISIP Unsyiah, efek dari pemberlakuan Pergub APBA secara politik akan mendorong tekanan politik DPRA ke depan. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari segenap stakeholder. Walaupun diketahui sisi positif dari Pergub ini akan mengembalikan fungsi DPRA sebagai pengontrol.

"Konsekuensi yang terjadi secara politik apabila APBA dipergubkan, membuat tekanan kuat dari DPRA sehingga dalam hal ini Pemerintah Aceh membutuhkan pelibatan Formkompinda plus dalam mendukung dan mengawal implementasi Pergub. Tujuan pelibatan stakeholder itu agar tertib hukum, tertib administrasi dan tertib keuangan. Dan positifnya adalah fungsi kontrol DPRA yang selama ini tidak terlalu berjalan dipastikan akan mengawasi ketat penggunaan anggaran ke depan," Ujar peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) itu.

Aryos juga mengatakan pelibatan stakeholder tersebut agar Pergub dapat semakin  berjalan on the track sesuai peraturan perundang-undangan. "Bahwa kontrol DPRA berjalan itu memang sudah semestinya begitu, tapi jangan juga mencari-cari kesalahan dengan dalih kontrol atau karena alasan yang tidak rasional secara hukum,"  tambah aryos.

Yang tak kalah penting, sambungnya, agenda ke depan yang urgen menurut Aryos adalah membangun komunikasi politik pasca APBA dipergubkan.

"Pemerintah Aceh kedepan perlu membangun komunikasi politik pasca APBA dipergubkan. Terutama  dengan parpol yang berada di DPRA saat ini. hal tersebut tentunya bertujuan untuk mendukung langkah kebijakan Gubernur Aceh ini, masyarakat menantikan DPRA dan Pemerintah Aceh kompak dalam pembangunan Aceh," pungkasnya. (rel)