Dialeksis.com - Komentar akademisi Fisip Unsyiah, Effendi Hasan yang menilai bahwa beredarnya dokumen penyaluran beasiswa yang diduga dipotong anggota DPRA beberapa waktu lalu sarat dengan muatan politis dibantah sejumlah pihak.

Salah satunya dari Pengamat Politik dan Keamanan Aryos Nivada. Menurutnya logika hukum tak bisa dibentur begitu saja dengan logika politik. Logika hukum bekerja berbasis data dan fakta yang dapat diverifikasi untuk pembuktiannya. Sedangkan logika politik bekerja berdasarkan asumsi-asumsi yang perlu membutuhkan bukti-bukti materil secara ilmiah.

Kasus banjakan beasiswa yang diduga dilakukan oleh kaki-tangan oknum tertentu di DPR Aceh berbasis data dan fakta audit Ispektorat Aceh, yang pembuktiannya nanti dalam proses peradilan. Karena itu, Aryos mendesak Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk memproses kasus ini secara tuntas di pengadilan. 

Dosen FISIP Unsyiah itu berharap kepada semua pihak agar kasus dugaan bancakan beasiswa dari sumber aspirasi anggota DPR Aceh itu tidak dibenturkan dengan isu-isu politik. Hukum dan politik merupakan dua rejim yang sangat berbeda. 

"Membenturkan kasus pungli beasiswa dengan logika politik justru dapat menghambat proses penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Aceh," pungkas peneliti Jaringan Survei Inisiatif. []