Anggota DPRA Azhar Abdurrahman 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Pusat masih belum serius menyelesaikan sejumlah persoalan terkait hasil perdamaian Aceh yang tertuang dalam perjanjian MoU Helsinki. Sejumlah yang telah direalisasi harus dievaluasi kembali. 

Menurut Anggota DPRA Azhar Abdurrahman Pemerintah, hak dan kewenangan Aceh dalam Mou Helsinki yang sudah direalisasi justru harus dievaluasi lagi, pasalnya kewenangan sudah dijalankan itu tidak sepenuhnya bisa terlaksanakan dengan bai.

“Kewenangan itu diberikan sekarang tidak bisa dilaksanakan, karena masih ada intervensi dari pemerintah pusat, diberikan tapi masih tergantung di Jakarta,” kata politisi Partai Aceh ini kepada Dialeksis.com, Kamis (12/3/2020).

Bukti lain kata pria yang akrab disapa Azhar ini, sejumalh butir-butir MoU yang suda tertuang dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) ada yang sudah dihapus tidak berlaku lagi, maka patut dipertanyakan keseriusan Jakarta menyelesaikan masalah Aceh.

“Jauh dari harapan, otonomi tapi remode masih sama Jakarta, ini bukti kecil Pemerintah Presiden Jokowi tidak mau menuntuaskan persoalan Aceh yang telah disepakati bersama,” ujar mantan bupati Aceh Jaya dari Partai Aceh ini.

Menurut Azhar Abdurrahman, Partai Aceh yang lahir dari hasil perdamaian tetap berkomitmen memperjuangkan kewenangan yang telah sepakati antara GAM dan Pemerintah Pusat, ini tanggungjawab Partai Aceh untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera dan damai.

“Kami tidak diam, berbagai cara telah kami tempuh, membangun komunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam perdamaian Aceh, dengan pemerintah pusat justru kami sangat sering berkomunikasi mendorong agar masalah harus diselesaikan segera mungkin,” ujar Azhar.

Partai Aceh bersama masyarakat Aceh kata Azhar, masih terus memperjuangkan dan menyelesaikan persoalan Aceh ini dengan berbagai cara, Partai Aceh tak ingin masyarakat kecewa lagi, maka Partai Aceh harus mampu mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Aceh.

“Tentu kami harus menempuh dengan berbagai cara demi mewujudkan Aceh yang makmur sesuai harapan masyarakat Aceh, hubungan komunikasi tentu terus kami bangun dengan para pihak yang terlibat dalam perdamaian Aceh,” pungkas Azhar. (ZU)