Azhar Abdurrahman.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik kemungkinan adanya Rp 2 triliun dana APBA 2019 yang tak bisa direalisasikan dalam tahun ini merupakan 'kejahatan kemanusiaan' yang terstruktur dengan dalih aturan.

"Kasus 2T ini adalah kasus kejahatan kemanusian di Aceh yang kedua kali. Sebelumnya, ego eksekutif dengan Pergub APBA 2018," ungkap anggota DPRA terpilih Ir H Azhar Abdurrahman kepada media, Jumat (19/7/2019).

Dia menambahkan, sekarang pada 2019, setelah adanya itikat baik pihak legislatif (DPRA) untuk mendukung kelancaran pengesahan APBA 2019 tepat waktu, ternyata ditikung di ujung masa jabatan akhir kawan-kawan DPRA. 

Menurut Mantan Bupati Aceh Jaya 2 Periode ini, kejadian ini menyebabkan DPRA sekarang tak bisa memanfaatkan penyaluran bantuan ke masyarakat dengan dalih ketentuan dan peraturan yang menjadi kendala. 

"Kejahatan ini yang tengah dipertontonkan oleh jajaran birokrasi di Aceh," sebutnya.

Menurut Azhar, rakyat Aceh jangan tinggal diam. Rakyat yang kini sedang menunggu berbagai bantuan tetapi telah disandera oleh eksekutif.

"Saya secara pribadi mengecam tindakan kejahatan kemanusian di Aceh yang kini tengah terjadi," tandasnya.

Azhar mengatakan, salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya polemik 2 T itu karena penyakit yang ada di dalam tubuh birokrasi di Aceh.

"Kalau penyaket ku'eh (dengki_red) ada dalam hati birokrasi, selalu alasan peraturan yang menjadi kendala," pungkasnya.(jr)