DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Aceh Suburhan, S.H, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) guna mendukung antisipasi Penyebaran Hoax, Propoganda Radikalisme, dan Ekstrimisme di Provinsi Aceh. FGD tersebut bertempat di Ruang Aula Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Suburhan, S.H menyampaikan bahwa Forum diskusi hari ini merupakan forum lanjutan dari serangkaian kegiatan FGD yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan tema yang sama, yaitu “Pendidikan Perdamaian di Aceh”. Bakesbangpol Aceh berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan kajian-kajian Perdamaian di Provinsi. Adapun focus utama pelaksanaan FGD hari ini adalah merumuskan upaya-upaya solutif bagi pencegahan beberapa dampak negatif penggunaan media sosial terutama dikalangan pemuda Aceh.

Bakesbangpol Provinsi Aceh pada kegiatan FGD kali ini mengundang Dosen Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry sebagai narasumber, yaitu Ibu Suci Fajarni, M.A yang saat ini terlibat dalam kajian dengan judul “Generasi Milenial Dalam Pusaran Internet: Solusi Antisipatif Terhadap Dampak Negatif Hoaks, Ekstrimisme dan Radikalisme Berbasis Media Sosial Dikalangan Pemuda Aceh” yang didanai oleh Bakesbangpol Provinsi Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Suci memaparkan bahwa penyebaran hoaks, propaganda paham-paham radikalisme, dan ekstrimisme berbasis media sosial, kerap menyasar generasi milenial sebagai kelompok rentan, sehingga berpotensi menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan di Provinsi Aceh di masa yang akan datang.

“Walaupun dewasa ini kita hidup dalam keadaan damai, namun secara bertahap terlihat jelas bahwa sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita sedang tidak baik-baik saja. Saat ini masyarakat dan negara kita telah menjadi sasaran dari suatu perang tipe baru yang tidak lagi menggunakan senapan atau meriam, namun menggunakan senjata yang jauh lebih canggih seperti halnya media massa.

Hal tersebut di ungkapkan Suci dalam forum FGD. Ia juga menyatakan bahwa saat ini Aceh tergolong ke dalam salah satu provinsi dengan mayoritas pengguna media sosial nya berasal dari kalangan pemuda usia produktif. Dimana jika mayoritas pemuda Aceh pengguna aktif media sosial tidak memiliki skill literasi digital dan kemampuan berpikir kritis yang baik, maka akan sangat rentan terpapar hoaks, paham-paham radikalisme, dan ekstrimisme. Sehingga diperlukan upaya-upaya tertentu yang dapat meningkatkan pemahaman pemuda Aceh tentang literasi digital, sekaligus adanya kebijakan antar lembaga di Provinsi Aceh yang dapat bersinergi dalam upaya merumuskan solusi preventif terhadap kasus penyebaran hoaks, paham ekstrimisme, dan radikalisme berbasis media sosial yang umumnya menyasar kalangan pemuda usia produktif.

“Jadi sudah semestinya pemerintah ataupun lembaga-lembaga di masyarakat mengambil sikap antisipatif, yakni membentengi ajaran dan ideologi radikalisme dan ekstrimisme tersebut agar tidak meluas dan masif di tengah generasi milenial, sehingga mereka mampu mengantisipasi penyebaran ideologi maupun ajaran-ajaran yang disebar-luaskan melalui media sosial, jika tidak segera diantisipasi maka disinyalir cepat atau lambat akan mencederai keberlangsungan perdamaian di Provinsi Aceh” tutupnya.

Kegiatan FGD yang di moderatori oleh Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag tersebut berhasil merangkum berbagai solusi dari beragam unsur yang hadir dalam forum tersebut. Salah satunya solusi yang disampaikan oleh Aryos Nivada, M.A. mewakili unsur Akademisi sekaligus FKDM Aceh, yakni diperlukan peran atau kehadiran negara sebagai salah satu upaya antisipatif terhadap penyebaran Hoaks, Radikalisme, dan Ekstrimisme di media sosial. Salah satunya adalah dengan menggagas kurikulum khusus yang mampu menanamkan doktrin-doktrin literasi digital bagi para pemuda agar menjadi habbit yang dapat membentengi diri mereka terhadap dampak negatif penggunaan media sosial.

Selain itu Ridwan M.T mewakili unsur Akademisi di bidang TIK UIN Ar-Raniry menyatakan bahwa kebijakan cakap digital dapat dijadikan sebagai sebuah solusi bagi para pemuda agar lebih melek terhadap teknologi. Sehingga Aceh dapat melahirkan pemuda-pemuda yang cerdas secara digital

FGD tersebut juga berhasil merangkum solusi dari Dr. Masrizal, M.A yang menyarankan agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mendesain kurikulum perguruan tinggi tentang literasi digital. Beliau juga menyatakan bahwa masyarakat yang kritis dan melek digital harus menjadi target utama dari adanya desain kurikulum tersebut.

Kegiatan FGD ini juga merangkum solusi-solusi lainnya dari unsur-unsur lintas Lembaga lainnya yang turut hadir, yakni Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd mewakili FKPT Aceh, Zainal Fikri, M.Si Wakil KNPI Aceh, Iqbal, M.T Ketua Generasi Muda Persatuan Provinsi Aceh, Musdawati, M.A. Akademisi Bidang Sosiologi Agama, dan beberapa akademisi lintas disiplin ilmu lainnya yang mewakili UIN AR-Raniry dan Universitas Syiah Kuala. (*)