Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh. Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal bersama jajaran pemerintah kota membahas langkah antisipasi, termasuk kemungkinan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) apabila kondisi kualitas udara memburuk.
Kondisi ini menjadi perhatian karena sebaran asap berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, hingga memicu gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.
Pemerintah Kota Banda Aceh perlu terus memantau perkembangan kualitas udara dan sebaran asap untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Illiza menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi perkembangan kabut asap. Langkah antisipasi perlu mengutamakan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Terkait kemungkinan penerapan WFH, opsi tersebut perlu mempertimbangkan kondisi kualitas udara, tingkat paparan asap, serta efektivitas pelayanan pemerintahan. Penyesuaian pola kerja dapat menjadi salah satu alternatif apabila situasi mengharuskannya.
Di sisi lain, Illiza selaku Walikota Banda Aceh mengimbau ke masyarakat meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap semakin pekat, serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah.
"Pengendara juga diminta berhati-hati jika jarak pandang menurun. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada ruas jalan yang terdampak kabut asap," tegasnya.
Anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian khusus karena lebih rentan terhadap dampak pencemaran udara. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan keluhan pernapasan.
Pemantauan Kualitas Udara Jadi Kunci
Informasi lainnya disampaikan Pemko Banda Aceh bahwa penanganan kabut asap membutuhkan pemantauan kualitas udara secara berkala serta koordinasi antarlembaga. Informasi mengenai tingkat pencemaran perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas berdasarkan kondisi terkini.
Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi dari instansi terkait dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai sumber maupun tingkat bahaya asap.
Apabila kualitas udara terus memburuk, pemerintah dapat mengevaluasi langkah lanjutan, termasuk pembatasan kegiatan luar ruangan dan penyesuaian pola kerja ASN, berdasarkan hasil pemantauan serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
Kewaspadaan menjadi penting agar dampak kabut asap dapat diantisipasi sejak dini. Pemerintah dan masyarakat diharapkan mengambil langkah bersama untuk menjaga kesehatan, keselamatan, serta kelancaran aktivitas di Banda Aceh.
Sebelumnya
