DIALEKSIS.COM | Lhokweumawe - Banjir yang masih melanda sejumlah daerah di Aceh, termasuk di Aceh Utara disebut sebagai efek APBA yang telat pengesahannya. 

"Jelas ini ada kaitannya dengan telatnya pengesahan APBA. APBA Pergub baru jadi Maret 2018, bayangkan dampaknya terhadap pekerjaan proyek, seperti tanggul dan lainnya, " sebut Cut Meutia, Sabtu (17/11).

Sebagaimana diketahui, tanggul di Desa Kumbang, Kecamatan Syamtalira Aron dan Desa Mancang, Kecamatan Samudera, Aceh Utara jebol. Akibatnya, 6 rumah warga hanyut tersapu arus banjir.

Akibat hujan deras juga mengakibatkan Krueng Pase meluap dan merendam ratusan rumah di Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Aceh. Ribuan warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Di Aceh Tengah, akibat hujan juga terjadi longsor badan jalan yang menghubungkan beberapa kampung di kecamatan Ketol dan longsor tanah yang menutupi badan jalan di Meriah Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah.

Persoalan APBA yang tidak tepat waktu, apalagi dalam waktu yang lama otomatis akan membuat banyak pekerjaan proyek pengendalian banjir seperti tanggul atau proyek waduk dan bendungan yang juga berfungsi mencegah banjir dan proyek lainnya tidak bisa dikerjakan dari awal tahun.

"Jika dikerjakan ketika masuk musim hujan, maka akan dikerjakan buru-buru, dan hasilnya juga tidak menjamin kualitas lagi, " sebutnya.

Bukan hanya soal tepat waktu, APBA dan APBK juga dinilai masih banyak soal dari sisi kualitas. "Semua bertanding mengajukan proyek tanpa memikirkan sinergitas antarproyek, akibatnya tidak ada pertimbangan kualitas, apalagi jika telat pekerjaaanya, " sebutnya.

Cut Meutia mengajak eksekutif dan legislatif untuk malu hati kepada rakyat. Soalnya, dari sejak 2008 - 2018 baru sekali tepat waktu yaitu tahun 2014. "Soal serapan anggaran, Aceh sudah oke, tapi soal outcome dari ragam proyek pembangunan, masih bermasalah," Demikian Cut Meutia. (h)