DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh menyimpan sumber daya alam melimpah. Kondisi geografis yang terletak di ujung barat pulau Sumatera, menjadikan Aceh sebagai provinsi yang tidak hanya kaya akan minyak bumi dan gas, tetapi juga komoditas perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Namun, sejumlah sektor unggulan belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara optimal di setiap daerah, khususnya Aceh.

Berdasarkan rilis yang didapat oleh Dialeksis.com, Jumat (27/08/2021), pekan lalu, sejak Rabu (18/08/2021) tim sembilan bersama Bank Aceh melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten/kota dalam rangka menggali potensi sumber daya, serta mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

 Tim sembilan terdiri dari sejumlah lembaga dan badan maupun direktorat yaitu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Tim sembilan merupakan mitra kerja dari Komisi XI DPR RI dengan ruang lingkup keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. Dalam kunjungan kerja kali ini, tim sembilan diikuti oleh empat institusi atau badan yang diwakili oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani, Kepala Otoritas jasa Keuangan Aceh, Yusri, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Ihsanurijal, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh, Imanul Hakim. Sementara itu, dari Bank Aceh, turut dihadiri oleh Direktur Utama, Haizir Sulaiman, dan Pemimpin Divisi Perencanaan, Budi Kafrawi.

Kunjungan kerja antara lain dilakukan melalui audiensi dengan sejumlah kepala daerah sejak Rabu, 18-22 Agustus 2021. Kabupaten/Kota yang dikunjungi adalah Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.

Bupati Aceh Jaya, Teuku Irfan TB, Rabu (18/08/2021), dalam kesempatan singkat di Calang mengatakan, Aceh Jaya menyimpan potensi sumber daya yang sangat besar untuk dikelola, baik di sektor pertanian maupun perikanan. Tidak hanya itu, Aceh Jaya juga memiliki potensi pupuk organik. Namun, menurutnya, dibutuhkan orientasi jangka panjang dan sinergi dari seluruh pihak dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

 Bupati Abdya, Akmal Ibrahim dalam pertemuan di kediamannya, Rabu (18/08/2021) malam mengatakan, Abdya memiliki potensi sumber daya perikanan dan pertanian yang sangat prospektif. “Saat ini masyarakat di Abdya sedang menggalakkan budidaya udang vaname,” ujarnya.

Udang vaname diketahui memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya, udang itu mudah beradaptasi, kemungkinan udang mati juga sangat kecil, sehingga memiliki prospek yang cukup baik untuk dibudidayakan. Di samping itu, laju pertumbuhan udang vaname juga cepat. Sehingga pengelola tambak tidak perlu menunggu panen dengan waktu yang terlalu lama.

 Di sektor pertanian, lanjut Akmal, ia dengan dinas terkait tengah melakukan budidaya dan sosialisasi tanaman polong jengkol. Menurutnya, komoditas jengkol di Abdya di hargai sebesar Rp 13.000/kg. Sementara itu di pulau Jawa, dengan kuantitas yang sama, harganya bisa setara harga daging sapi.

 “Jengkol Abdya merupakan jengkol terbaik se-Indonesia. Awal tahun lalu, kementerian pertanian telah menyerahkan sertifikasi varietas unggul nasional terhadap komoditas jengkol Abdya,” ujarnya. Ia berharap, sektor perbankan dapat membantu dalam memberikan pelatihan sekaligus pembiayaan bagi sektor unggulan di Abdya. Audiensi bersama Bupati Abdya, turut dihadiri oleh Forkopimda Abdya dan Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran.

Di Pulau Banyak, Kamis (19/08/2021) Bupati Singkil, Dulmusrid mengatakan, Pulau Banyak merupakan satu destinasi bahari terbaik di Aceh. Investor dari Uni Emirat Arab, telah berkomitmen mendukung ekosistem pariwisata yang ada di Pulau Banyak. Diakuinya, saat ini infrastruktur yang ada saat ini belum optimal, sehingga kemampuan pulau banyak menampung wisatawan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi belum begitu dirasakan dampaknya. “Kehadiran bank menjadi salah satu indikator penting dalam membangun destinasi wisata di pulau banyak,”ujarnya.

 Walikota Subulussalam, Affan Alfian Bintang dalam audiensi yang dilaksanakan di pendopo bersama seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Jumat (20/08/2021) mengharapkan dukugan Bank Aceh dalam membangun jaringan kantor di kecamatan Longkib dan Sultan Daulat. “Ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat di dua kecamatan tersebut,” ujarnya. Selain itu, Affan juga berharap dukungan dari seluruh pihak alam membangun rumah singgah bagi dai perbatasan, pun mualaf center.

Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari Buspa, Sabtu (21/08/2021) mengatakan, daerahnya yang terletak di perbatasan memiliki sejumlah komoditas ungulan seperti jagung, kelapa sawit, dan ikan mas. Namun menurutnya, komoditas tersebut belum memiliki nilai tambah mengingat masih tingginya ketergantungan proses pengolahan di Provinsi Sumatera Utara. “Pabrik pengolahan jagung menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak untuk saat ini,” ujarnya.

Bupati Gayo Lues, H Muhammad Amru, dalam sambutannya saat audiensi bersama OJK, Bank Indonesia dan Bank Aceh, Sabtu (21/08/2021) mengatakan, sere wangi merupakan komoditas unggulan di daerahnya. Namun, secara geografis, 80 persen wilayah Kabupaten Gayo Lues merupakan kawasan hutan lindung, sehingga pemanfaatan lahan untuk pertanian cenderung terbatas. “Hal ini berdampak pada kemampuan produksi belum mampu memenuhi kapasitas minimal untuk melakukan ekspor secara mandiri,” ujarnya. Menurutnya, dibutuhkan konsolidasi dengan sejumlah kabupaten/kota penghasil komoditas serupa untuk meningkatkan posisi tawar bagi produksi yang dihasilkan.

Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, dalam audiensi di pendopo, Minggu, (22/08/2021) menyambut baik kunjungan tim sembilan dan Bank Aceh. Dikatakan, selain kopi gayo, daerah Aceh Tengah memiliki komoditas unggulan seperti bawang dan cabe. “Namun, selain penggunaan pestisida, kerusakan alam turut mempengaruhi kualitas komoditas tersebut,” ujarnya. Ia berharap, tim sembilan dapat mendukung program pemerintah Aceh Tengah dalam mengoptimalkan produksi dan kualitas komoditas uanggulan yang ada di Aceh Tengah, baik dari segi produktifitas maupun akses pasar yang lebih besar bagi petani yang ada di Aceh Tengah.

Menurutnya, selama ini Bank Aceh telah memberikan konstribusi yang luar biasa dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah, baik melalui pembiayaan secara langsung, maupun resi gudang.

 Kepala Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Yusri mengatakan, salah satu peran penting OJK saat ini di Aceh adalah memastikan implementasi Qanun LKS Nomor 11 tahun 2018. Yusri mengatakan, sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengatur, mengawasi dan melindungi sektor perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya, dirinya ingin mendengar langsung setiap masukan maupun permasalahan perbankan yang ada di masing-masing daerah.

Dikatakan, saat ini, total aset di Aceh per Juni 2021 mencapai Rp 61,03 triliun, dari jumlah tersebut, 44,73% merupakan aset Bank Aceh. “Karena itu, Bank Aceh memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong sektor unggulan di daerah,” ujarnya.

 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Ihsanurijal mengatakan pencatatan terhadap seluruh indikator ekonomi di Aceh dilakukan secara objektif dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tingkat pengangguran terbuka dan pandemi berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Aceh. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh, Imanul Hakim, mengingatkan pentingnya kesadaran pajak untuk membangun negara di setiap kesempatan.

Kepala Bank Indonesia Achris Sarwani, di setiap pertemuan menyampaikan, kunjungan tim sembilan dimaksudkan sebagai upaya sinergitas seluruh sektor dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami di tim sembilan membuka diri seluas-luasnya untuk melakukan koordinasi dengan seluruh pihak dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah,” ujarnya. Dikatakan, tahun lalu sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Aceh cenderung tinggi. Ia berharap, seluruh pihak dapat lebih proaktif bersinergi dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

 Menurut Achris, audiensi yang dilakukan kali ini merupakan langkah awal tim sembilan dalam membangun sinergitas di antara seluruh instansi dan kepala daerah. Selanjutnya, koordinasi akan terus dilakukan dalam rangka mengakomodir permasalahan di masing-masing daerah. “Bank Aceh memberikan konstribusi yang sangat positif bagi tim sembilan, sehingga khusus Aceh, kami menyebutnya tim sembilan plus satu, yaitu Bank Aceh” ujarnya. 

Tahun ini, Bank Aceh Bangun Jaringan Kantor di Pulau Banyak

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh, Haizir Sulaiman mengatakan, Bank Aceh berkomitmen mendukung tim sembilan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah. Sejumlah catatan penting dari kunjungan kerja bersama tim sembilan akan segera direalisasikan. Di antaranya, program pelatihan bagi sektor unggulan di setiap daerah, optimalisasi pembiayaan produktif, terutama UMKM, maupun pembukaan jaringan kantor di berbagai daerah yang membutuhkan.

Haizir Sulaiman mengatakan, Bank Aceh mendukung pengembangan seluruh sektor ekonomi yang ada di Aceh. Khusus untuk Pulau Banyak, Haizir mengatakan, pada tahun ini dijadwalkan akan segera dibangun jaringan kantor cabang pembantu.

“Kami telah mengajak tim sembilan untuk melihat langsung kondisi di pulau banyak. Hal ini, dimaksudkan untuk mempercepat realisasi unit kerja di pulau banyak,” ujar Haizir. 

 Kehadiran Bank Aceh di Pulau Banyak menurutnya akan mendorong percepatan inklusi keuangan maupun perekonomian daerah.

“Kita menjadwalkan dalam tahun ini pembangunan jaringan kantor akan selesai dikerjakan,” ujarnya. 

Sebagai bank milik daerah, menurutnya, Bank Aceh memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya membangun daerah. 

“Orientasi Bank Aceh tidak hanya profit, tetapi juga membuka akses keuangan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Aceh dalam rangka menumbuhkembangkan pereknomian daerah,” ujar Haizir. (*)