Baru 10 Kabupaten/Kota Serahkan Data Penerima Bantuan Pemerintah Aceh
Font: Ukuran: - +
Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belum semua kabupaten/kota di Aceh menyerahkan data penerima bantuan dampak corona dari Pemerintah Aceh. Warga yang menerima bantuan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) bupati/wali kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Aceh.
Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri menyebutkan, sampai saat ini sebanyak enam kabupaten/kota belum menyerahkan data masyarakat yang berhak menerima bantuan dampak corona dari Pemerintah Aceh.
Keenam kabupaten/kota itu sebut Alhudri, Pidie Jaya, Aceh Tengang, Sabang, Bener Meriah, Aceh Barat, dan Subulussalam.
“Data yang baru kami terima itu 10 kabupaten/kota yang sudah lengkap, dan bantuan sudah mulai disalurkan, yaitu Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur,” sebut Alhudri.
Sementara data penerima bantuan sembako dari 7 kabupaten/kota lain belum lengkap, maka untuk penyaluran bantuan sembako itu akan ditunda dulu, sambil menunggu data yang lengkap.
Lebih lanjut Alhudri menjelaskan, Pemerintah Aceh menyiapkan semua bantuan sembako untuk tahap pertama, tapi kendalanya data penerima belum lengkap yang diserahkan oleh kabupaten/kota.
“Bantuan-bantuan sembako untuk tahap pertama sudah lengkap dan tingggal disalurkan,” kata Alhudri.
“Kita juga memastikan penerima bantuan tidak boleh double, maka harus teliti, bila ditemukan ada penerima yang double nanti akan menjadi masalah hukum," jelasnya.
Dinas Sosial Aceh memastikan seluruh bantuan ini disalurkan tepat sasaran, misalnya kepada nelayan, petani, peternak, pedagang keliling, UMKM, IKM, buruh harian lepas, buruh bangunan, tukang ojek dan sejenisnya. Sebab pada masa darurat corona ini, aktivitas usaha masyarakat terpaksa terhenti.
Sementara itu jumlah keseluruhan penerima bantuan di seluruh Aceh mencapai 61.584 kepala keluarga (KK), jumlah ini masih bersifat sementara, penerima bantuan sembako ini di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial.
Plt Gubernur Aceh, kata Alhudri, meminta agar bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran, termasuk data penerima harus sesuai dengan usulan dari pemerintah kabupaten/kota, ini harus benar-benar diseleksi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran.
"Bapak Plt Gubernur Nova Iriansyah sangat fokus terhadap bantuan yang disalurkan ini, beliau menegaskan harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai ada masyarakat Aceh yang kelaparan gara-gara corona. Maka kami dari Dinsos Aceh benar-benar kami teliti," ujarnya.
Dia juga meminta kepada masyarakat dan elemen sipil untuk mengawal tproses penyaluran bantuan tersebut hingga sampai ke penerima, jangan sampai terjadi penyelewengan. "Kami minta semua elemen masyarakat untuk mengawal penyaluran bantuan ini, kalau memang ada penerima yang tidak sesuai silahkan dilaporkan," katanya.(ZU)