DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024. 

Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda mengatakan bahwa isu keamanan ini telah diidentifikasi sebagai bagian dari subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis oleh Bawaslu.

"Kami sudah memprediksikan bisa saja didaerah-daerah tertentu terjadi kekerasan, kerusuhan yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam hal politik dan pemilu, melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan," ungkap Herwyn dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Menurutnya, Bawaslu menanggapi seriusdalam menghadapi tantangan-tantangan terkait keamanan selama proses pemilihan. Dalam konteks IKP, aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan dievaluasi secara cermat, sehingga langkah-langkah pencegahan dan penanganan dapat diambil dengan lebih tepat dan efektif.


Herwyn menjelaskan bencana alam dan non-alam juga bisa memengaruhi keamanan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. 

Dia mencotohkan seperti wabah Covid-19 (bencanan nonalam) yang membuat Pilkada 2020 sempat ditunda.

"Mudah-mudahan bencana nonalam seperti pandemik covid tidak mengancam kita lagi, tapi ini masih jadi catatan kita," ujar Herwyn.

Selanjutnya, gelaran pemilu dan pilkada juga sangat rawan adanya intimidasi.

Herwyn menuturkan intimidasi bisa terjadi kepada peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih yang nanti bisa berepengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan fasilitas publik.


Herwyn juga turut memaparkan wilayah-wilayah yang rawan menurut data IKP.

Ada lima provinsi paling rawan tinggi yakni; DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk kabupaten/kota paling rawan, pertama ada Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Bandung, Yalimo, dan Mappi.

"Dari lima kabupaten paling rawan, empat diantaranya berada di Papua," jelas dia.

Terakhir, Herwyn mengajak TNI-Polri menguatkan sinergi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024.

Dia juga mengingatkan untuk senantiasa mengajak TNI-Polri menjaga netralitasnya dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut.