DIALEKSIS.COM | Langsa -  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Langsa (Bea Cukai Langsa) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. 

Dalam kegiatan pemusnahan yang dilakukan di dua lokasi, yaitu Kantor Bea Cukai Langsa dan Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, berbagai barang bukti hasil penindakan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bea Cukai Langsa, Sulaiman menegaskan kegiatan pemusnahan ini merupakan langkah nyata Bea Cukai dalam menjaga keamanan ekonomi dan kesehatan masyarakat. 

Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen untuk mendukung program Astacita Presiden dalam menanggulangi peredaran barang ilegal.

"Sesuai prosedur yang berlaku, barang bukti yang tidak dapat dimanfaatkan atau dihibahkan harus dimusnahkan untuk menghindari risiko yang dapat ditimbulkan," ujar Sulaiman dalam keterangan resmi yang diterima dialeksis.com pada Senin (17/2/2025).

Sulaiman merincikan, barang yang dimusnahkan di antaranya 8 ekor kambing jenis pygmy, 12 ekor meerkat, serta satu koli berisi 415 tanaman hias berbagai jenis. 

"Pemusnahan ini dilakukan atas rekomendasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh karena barang-barang tersebut berpotensi membawa penyakit menular seperti PMK, brucelosis, dan rabies," jelasnya.

Selain itu, tambah Sulaiman, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang ilegal hasil penindakan pada Maret 2024 yang telah memperoleh keputusan hukum tetap (inkracht). 

"Bea Cukai Langsa memusnahkan 30.000 batang rokok merek “Manchester” tanpa pita cukai, 50.000 batang rokok merek “Luffman” tanpa pita cukai, 100.000 batang rokok merek “H&D Classic” tanpa pita cukai, 12.800 batang rokok merek “H&D Red” tanpa pita cukai, dan 140.000 batang rokok merek “Hmild Super Slim” tanpa pita cukai," rincinya.

Keberhasilan pemusnahan ini tidak lepas dari sinergi antara Bea Cukai dengan berbagai instansi seperti Balai Karantina, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Veteriner Medan, serta aparat penegak hukum lainnya. 

"Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan peredaran barang ilegal di wilayah Aceh dapat terus ditekan demi melindungi masyarakat dan ekonomi nasional," pungkas Sulaiman. [in]