DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepemimpinan T Aznal Zahri SSTP MSi sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh sudah memasuki satu tahun dua bulan.

Sejak dilantik pada 7 April 2022 lalu, Kepala ULP Aceh ini telah mencapai banyak prestasi yang membanggakan dalam hal mengelola belanja barang dan jasa Pemerintah Aceh.

Diketahui, sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan produk dalam negeri (PDN), seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia wajib melakukan upaya, mendorong pelaku usaha lokal menayangkan produk usahanya ke dalam e-katalog lokal dan belanja pemerintah daerah melalui e-katalog lokal.

Pj Gubernur Aceh bergerak cepat melakukan upaya agar Inpres Nomor 2 Tahun 2022 dapat segera dilaksanakan yaitu melakukaan sosialisasi kepada pelaku usaha, membuka layanan pendampingan cara mendaftar dan menayangkan produk bagi pelaku usaha Aceh di Biro PBJ Setda Aceh.

Dalam data yang dihimpun Dialeksis.com, Sabtu (17/6/2023), berikut sejumlah capaian kinerja yang diterima Pemerintah Aceh di bawah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh selama mengelola e-Katalog.

Satu, realisasi belanja Pemerintah Aceh melalui e-Katalog hampir Rp 1 Trilliun, peringkat 2 nasional. November 2022, menurut catatan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh maupun Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyebutkan, realisasi belanja barang Pemerintah Aceh melalui e-Katalog, sudah mencapai angka Rp 946,218 miliar, atau hampir Rp 1 triliun.

Realisasi belanja barang Pemerintah Aceh yang hampir mencapai angka Rp 1 triliun tersebut, dari 35 etalase yang telah dibuka pada tahun anggaran 2022 ini.

Dua, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat Nilai Kinerja UKPBJ Aceh Capai Level 3 Proaktif.

Kepala LKPP, Dr Hendrar Prihadi SE MM memberikan apresiasi kepada UKPBJ Aceh, yang kinerjanya telah mencapai peringkat 3 proaktif dan cukup baik.

Keberhasilan UKPBJ Provinsi Aceh yang sudah mencapai level 3 proaktif itu, merupakan instrumen paling penting dalam pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan yang dinilai Kemen PAN RB dan LKPP, predikat baik dengan nilai 79,7.

Tiga, BPBJ Aceh memperoleh terbaik penggunaan E-Katalog level nasional.

Pemerintah Aceh mendapat penghargaan provinsi terbaik nomor dua se Indonesia dari Kementrian Perindustrian RI atas capaian penggunaan produk dalam negri lewat program etalase katalog elektronik.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Mentri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita baru - baru ini kepada pemerintah Aceh melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Aceh.

T. Asnal Zahri mengatakan penghargaan terbaik dua se indonesia itu diberikan lantaran Aceh sampai tahun 2023, telah berhasil membuka 40 etalase katalog elektronik lokal Provinsi Aceh dan penggunaan produk dalam negri.

Keberhasilan UKPBJ Aceh tersebut, kata T Aznal, berkat bimbingan dan pengarahan dari Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, bersama Sekda Aceh, Bustami Hamzah, dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBA, sering mengamanahkan agar bekerja jujur, ikuti aturan yang benar, cepat dan tepat.

Selain itu, dukungan dari para asisten dan Inspektur serta semua Kepala SKPA, dalam penyiapan berbagai bahan dokumen lelang yang benar, hingga membuat pelaksanaan lelang paket-paket proyek APBA, berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Proses tahapan pengadaan barang dan jasa, bisa berjalan sesuai aturan, karena orang-orang yang bekerja di UKPBJ, sesuai bidangnya dan punya kemampuan yang lebih. Mereka terus berinovasi dan berkreatif, sehingga kinerja UKPBJ Aceh menjadi lebih baik, dan sistem organisasi dan informasi berjalan baik dan sehat.

Karena itu, dengan pengalaman dan sepak terjangnya menjadi seorang Birokrat. Kini, T Asnal digadang-gadangnya akan menjadi calon Pj Bupati Aceh Utara selama satu tahun kedepan. [nor]