BKPRMI Aceh Minta Pemerintah Hidupkan Pendidikan Berbasis Masyarakat
Font: Ukuran: - +
Reporter : Nora
Ketua Umum DPW BKPRMI Aceh Dr. Mulia Rahman. [Foto:IST]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) sudah hampir 2 dekade, tentu bukan waktu yang singkat. Peran BKPRMI sangat dibutuhkan masyarakat baik lokal (Aceh), nasional maupun Internasinal artinya dunia Islam.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPW BKPRMI Aceh Dr. Mulia Rahman kepada Dialeksis.com, Selasa (7/9/2021).
"Hari ini semua umat Islam memang harus kembali ke Masjid, jadi poros umat Islam, pergerakan dunia hari itu harus kembali ke mesjid. Hal itu dikarenakan
kondisi umat Islam sudah terpecah-pecah dalam hal pemahaman aliran, tarikat dll," ujar Dr Mulia.
Namun, lanjutnya, jika semua umat kembali ke Masjid itu tidak akan membuat perpecahan, artinya semua komponen dapat bersatu di Masjid. Makanya mesjid itu menjadi sentral persatuan.
Sama halnya dalam ruang lingkup BKPRMI, saat ini remaja dan pemuda sudah terpecah-pecah. Terutama di masa pandemi hari ini yang berdampak ke sektor pendidikan, ekonomi dan itu berimbas kepada anak-anak tidak bisa sekolah.
Mulia menegaskan, kehadiran BKPRMI ini sangat besar dalam memajukan dunia pendidikan di Aceh, namun kembali lagi ke pemerintah apakah bisa bekerjasama. Beberapa kali sudah dikampanyekan bahwa di BKPRMI itu ada pendidikan berbasis masyarakat namanya Taman Pendidikan Al-quran (TPA).
Suasana pengajian di salah satu TPA. [Foto: IST]
Saat ini pihaknya membawahi TPA yang ada di seluruh Aceh, kurang lebih ratusan ribu TPA yang dilaksanakan di masjid, meunasah, mushalla dan mereka dibawah binaan BKPRMI.
"Jika anak-anak terkendala ke sekolah karena pandemi ayo kita kembali ke proses pembelajaran masa lalu, artinya pendidikan anak-anak tidak perlu sampai sore, kemudian biarkan mereka itu istirahat di sore harinya, sehingga anak-anak muda kita kembali paham ilmu agamanya, tau mesjid. hari ini banyak remaja yang terpecah di Warung kopi," jelasnya lagi.
Menurutnya, masjid itu bisa hadir untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan, di mesjid ada wifi, mesjid bisa memback-up proses-proses pendidikan yang bisa berjalan secara formal itu bisa berjalan di pendidikan berbasis masyarakat.
BKPRMI juga menyiapkan kurikulum, bahkan anak-anak yang tergabung mulai tingkat desa hingga nasional. Hal itu dibuktikan dengan terselenggarakan ajang evaluasi yang bernama Festival Anak Soleh Indonesia (FASI), kalau pemerintah punya Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
"Sudah pernah kami sampaikan ke pemerintah yang harus diperhatikan itu adalah FASI, karena selama ini kurang peduli. Kami selalu mengampanyekan itu, MTQ merupakan barang jadi, yang ikut pun orang-orang itu juga, sedangkan FASI itu anak yang dari kecil dibina baca Al-quran di masjid gampong-gampong," sebutnya.
Kemudian terkait peran orangtua. Menurut Mulia, mayoritas orangtua mengikuti arus kebijakan pemerintah, contoh ketika pemerintah mewajibkan belajar full day sehingga mau tidak mau anak-anak harus belajar mengikuti arus itu. Tetapi dengan dihidupkan pendidikan berbasis masyarakat hari ini bisa membantu peran pemerintah sendiri sebenarnya.
"Kembalikan sebagaimana mestinya, dari pada pemerintah membayar guru tambahan, lebih baik menjadikan lembaga TPA itu menjadi mitra pemerintah dan dikawal cepat," pungkasnya.
Foto Bersama anak-anak TPA. [IST]