Anggota DPR RI asal Aceh Rafli Kande 

DIALELSIS.COM | Banda Aceh - Gagasan anggota DPR RI asal Aceh Rafli Kande agar ganja dijadikan komoditas ekspor menuai kontroversi. Meski telah mencabut dan meminta maaf atas pernyataannya itu, sejumlah pihak turut memberi komentar atas ide nyeleneh tersebut.

Mantan anggota DPD Aceh periode 2014-2019, Ghazali Abbas Adan, menyebutkan sikap Rafli bak politisi yang tidak visioner. Menurutnya, sebagai seorang politisi, apapun yang telah disampaikan harus dipertahankan apapun resikonya. 

"Kalau memang layak didukung semestinya bapak politisi itu (Rafli Kande) juga harus bertahan dengan pernyataannya, jangan serta merta mencabut dan mohon maaf. Menurut pengalaman saya selama ini sebagai politisi, apapun yang sudah disuarakan harus dipertahankan apapun resikonya. Jangan ban digeurieuep laju meu ok-ok. Kon menan karakter politisi profesional, visioner dan konsisten dengan sikap. Nyan meunan (bukan seperti itu karakter politisi profesional, visioner dan konsisten dengan sikap, gitu-red)," ujar Ghazali kepada Dialeksis.com, Sabtu, (1/2/2020).

Politisi yang terkenal vokal ini memberi contoh saat dirinya menjadi legislator DPR RI dari Fraksi PPP. Saat itu, kata dia, dalam rapat pleno yang dipimpin ketua Fraksi PPP, Hamzah Haz, Ghazali mengaku dengan tegas menolak diatur oleh fraksi jika berkaitan dengan sikapnya mengenai persoalan Aceh.

"Ketika Aceh dalam konflik dan saat itu saya anggota FPPP DPRI. Dalam rapat pleno FPPP DPR RI yg dipimpin Ketua Fraksi Bapak Hamzah, dengan tegas saya katakan 'berkaitan dengan sikap saya terkait dengan masalah Aceh dan Islam, fraksi jangan coba-coba mengatur saya, tidak akan saya dengar'. Nyan meunan (begitu-red) pemahaman saya berkaitan dengan karakter politisi profesional dan visioner," tukas Ghazali.

Sementara itu, peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Nasrul Rizal juga turut angkat bicara. Nasrul mengatakan blunder yang dilakukan Rafli Kande itu menunjukkan komunikasi politiknya lemah dengan internal partai.

"Dia tidak ada koordinasi dengan partai. Sikapnya itu mencerminkan komunikasi politiknya tidak intensif dengan internal partai," ucap Nasrul Rizal, Sabtu, (1/2/2020).

Menurut Nasrul, sudah selayaknya segala apapun yang menyangkut kebijakan partai harus dikoordinasikan terlebih dahulu.

"Seharusnya kalau ada komunikasi yang menyangkut dengan kebijakan partai ya harusnya dikoordinasikan dengan partai," sebut Nasrul.

Seperti diketahui, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengajak semua pihak melawan narkoba. 

Meski Rafli menilai tanaman ganja bisa menjadi bahan baku obat dengan regulasi khusus, namun Jazuli menegaskan PKS memahami UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tegas melarang ganja dan mengkategorikannya sebagai narkotika golongan 1. Narkotika golongan ini dilarang untuk pelayanan kesehatan, meski dalam UU tersebut juga terdapat pengecualian dalam jumlah terbatas untuk ilmh pengetahuan.

"Atas dasar itulah Fraksi PKS menegur keras Pak Rafly. Dan yang bersangkutan meminta maaf atas kesilapan pikiran dan pernyataan pribadinya itu sehingga menimbulkan polemik serta membuat salah paham di kalangan masyarakat. Dan beliau menarik usulan pribadinya tersebut," tegas Jazuli, seperti dikutip dari laman detik.com, Sabtu, (1/2/2020). (Im)