Dialeksis.com - Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mengadakan pelatihan petugas lapangan Survey Perdagangan Antar Wilayah (SPAW) dan survey Pola Perdagangan (POLDIS) yang bertempat di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh (28/6/2018). Acara tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari penuh, dari tanggal 28-30 Juni 2018. Peserta Pelatihan sebanyak 29 orang dari 19 kabupaten/kota  yang bertugas sebagai PCL (pencacah lapangan).

Kabid distribusi BPS Aceh Bapak Kenda  Paryatno, S. Si, ME dalam sambutan menjelaskan bahwa Survei PAW dan Poldis adalah survei yang menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu barang mulai dari produsen sampai ke konsumen, baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Adapun tujuan dari dilaksanakannya survei PAW dan Poldis selain untuk mendapatkan peta distribusi perdagangan antar wilayah dan mendapatkan pola distribusi perdagangan antar wilayah, juga untuk memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.ujar pak Paryatno,

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan petugas ini adalah untuk menyamakan persepsi mengenai konsep dan defisi serta tatacara pengisian dokumen, agar nantinya dapat terwujud data yang berkualitas.

Kepala BPS Provinsi Aceh Drs.Wahyudin,M.M dalam sambutannya menyampaikan bahwa ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antar daerah yang cukup tinggi menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan antar wilayah.

Selain itu, ia menambahkan bahwa saat ini belum tersedia data yang menggambarkan perdagangan antar wilayah.oleh karena itu,pada tahun 2018 ini BPS mengadakan survey Perdagangan antar wilayah.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran peta perdagangan antar wilayah,dalam hal ini batasan wilayah yang digunakan adalah level provinsi,sebagai acuan dibangunya sistem distribusi perdagangan yang lebih efisien.

Wahyudin juga melanjutkan bahwa data BPS merupakan data yang dipercaya oleh Pemerintah. Hal ini merupakan kebanggaan sekaligus tantangan yang tidak boleh diabaikan karena menyangkut kredibilitas BPS. Hasil dari survei-survei yang dilakukan oleh BPS akan disampaikan ke Pemerintah dan nantinya digunakan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan, oleh karena itu BPS harus memberikan data yang benar. (rel)