Bunda Putroe: Kesejahteraan Rakyat Berawal dari Gizi Anak dan Perempuan Maju

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Politik Perempuan Aceh, Bunda Putroe, mengatakan bahwa makna kemerdekaan harus diartikan sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat, terutama di bidang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan perempuan.

“Dengan 80 tahun kita merdeka, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu tetap terpelihara. Itu karena kewajiban pemerintah untuk menjamin hak-hak rakyat -- baik kesejahteraan, keadilan hukum, pendidikan, maupun kesehatan. Perempuan juga harus maju, karena ini bagian dari cita-cita kemerdekaan,” ujar Bunda Putroe kepada dialeksis.com, Jumat (29/8/2025).

Bunda Putroe menilai sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi rakyat, khususnya di Aceh. Ia menekankan bahwa pertumbuhan pertanian setiap tahun adalah bukti nyata kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kita bicara kesejahteraan, itu adalah pemenuhan hak-hak rakyat. Bagaimana pendidikan mau maju kalau gizi masyarakat masih kurang? Pertanian ini nyata-nyata menopang kehidupan, karena dari situlah ekonomi rakyat bertumbuh,” tegasnya.

Ia juga menyinggung inisiatif pemerintah pusat yang meluncurkan berbagai program pemenuhan gizi anak, serta pembentukan Koperasi Merah Putih yang menurutnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa.

“Ekonomi rakyat harus ditopang. Koperasi di desa-desa sangat bagus untuk menopang masyarakat agar lebih sejahtera ke depan, insya Allah,” tambahnya.

Sebagai aktivis politik perempuan, Bunda Putroe menaruh perhatian besar terhadap isu perempuan dan anak.

Menurutnya, dalam delapan dekade kemerdekaan, sudah ada kemajuan nyata dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan perlindungan anak, meski pekerjaan rumah masih banyak.

“Kalau melihat kondisi sekarang, ibu-ibu makin cerdas. Mereka bisa belajar dari rumah lewat teknologi, membaca tentang kesehatan, tentang pola asuh anak. Itu kemajuan yang patut diapresiasi. Anak-anak juga makin sadar pentingnya kesehatan. Jadi, pembangunan ini harus dilihat secara nyata, bukan hanya dalam laporan,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kesejahteraan perempuan dan anak tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan gizi.

“Kalau anak-anak kita kurang gizi, bagaimana bisa cerdas di sekolah? Mereka inilah calon pemimpin masa depan. Maka negara wajib hadir,” tegasnya.

Dalam pandangannya, kemerdekaan yang ke-80 ini harus menjadi momentum refleksi bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk lebih serius memberikan ruang bagi perempuan dan memperkuat fondasi ekonomi rakyat.

“Harapan saya, pemerintah memberikan ruang yang bagus untuk perempuan, memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak. Selain itu, dukungan terhadap UMKM juga harus lebih kuat. UMKM ini nyata di depan mata kita, bisa menopang ekonomi keluarga sekaligus membuka lapangan kerja,” ungkapnya.

Bunda Putroe menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen bangsa, pemerintah eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan.

“Tujuan negara itu jelas, yaitu kesejahteraan rakyat. Maka kita harus bersatu padu, saling menguatkan di semua sektor pembangunan. Dengan begitu, Aceh dan Indonesia bisa lebih maju,” pungkasnya. [nh]