DIALEKSIS.COM | Bireuen - Bupati Bireuen Muzakkar A Gani dinilai sebagai salah satu pemimpin Bireuen yang ingkar janji. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum HMI MPO Bireuen Syibran Malasi Idris.

Ia mengatakan, padahal sebelumnya pada hari Selasa (3/11/2020) saat rapat Pra-pembahasan anggaran APBK 2021 bersama DPRK Bireuen di gedung dewan setempat, Muzakkar berjanji tidak mengeluarkan izin lagi mengenai kegiatan Bimtek yang dapat menguras anggaran desa.

"Bagi kami inilah sosok Bupati Bireuen yang ingkar janji kepada rakyat. Katanya izin Bimtek sudah di-stop, tapi malah hari ini Bimtek TP-PKK kembali digelar di Banda Aceh. Perkataan dengan perbuatan tak selaras," kata Ketua Umum HMI MPO Bireuen Syibran Malasi Idris kepada Dialeksis.com, Minggu (8/10/2020).

Sebagaimana diketahui sebuah lembaga lokal Bireuen yang dikomandoi oleh Calon Rektor Umuslim Marwan Hamid yaitu Lembaga Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah  Indonesia (LEPENKAPI_red) kembali memberangkatkan sebanyak 158 peserta Tim Pengerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Isteri Keuchik_red) tingkat Gampong untuk mengikuti Bimtek di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh. 

Bimtek tersebut menguras dana desa miliaran rupiah per peserta, menguras dana gampong Rp 6,5 juta. Rombongan tahap IV yang berasal dari enam kecamatan, Jeunib, Peulimbang, Juli, Gandapura, Jeumpa dan Kuala sudah berangkat ke Banda Aceh Sabtu (7/11/2020) malam.

Syibral mengatakan pihaknya dari HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bireuen mempertanyakan komitmen Bupati Bireuen yang sudah berjanji tidak akan memberikan izin lagi untuk kegiatan Bimtek.

Menurut penilaian HMI, Bupati Bireuen Muzakkar A Gani merupakan Bupati mengingkari janjinya sendiri. Dalam hal ini jelas bupati Bireuen tidak konsisten dan tidak mencerminkan pemimpin yang baik dan bijaksana.

"Seharusnya seorang bupati harus bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakatnya, dengan menempati janji-janji yang telah beliau ucapkan," tutup Syibral. (Faj)