DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh kembali menjadi sorotan setelah kabar mengejutkan tentang pengunduran diri Bustami Hamzah dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh mencuat.

Pengunduran diri Bustami ini, yang disampaikan melalui surat resmi BKA.800/201/P3/2024 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menimbulkan gelombang spekulasi dan kontroversi di kalangan politik serta masyarakat Aceh. 

Banyak pihak menuding tindakan ini sebagai bentuk "lempar handuk," sebuah istilah yang sering kali dikaitkan dengan ketidakmampuan atau keengganan untuk melanjutkan tanggung jawab dalam kondisi yang sulit.

M Ariffandi, Ketua LSM Suara Aspirasi Rakyat (SUAR), mengatakan bahwa langkah Bustami Hamzah ini menimbulkan beragam reaksi, terutama karena Aceh saat ini berada di ambang dua agenda besar yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berpengalaman. 

Salah satunya adalah persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. 

PON adalah ajang olahraga terbesar di Indonesia yang membutuhkan persiapan matang, terutama dari segi infrastruktur, logistik, dan koordinasi antara provinsi. Sebagai tuan rumah bersama, Aceh memainkan peran krusial dalam kesuksesan event nasional ini.

"Hari ini, pergantian resmi terjadi ketika Dr. Drs. Safrizal ZA, M.Si. dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh yang baru di Jakarta. Safrizal, yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung selama sembilan bulan, dikenal sebagai pejabat pemerintah berpengalaman. Namun, terlepas dari latar belakang Safrizal, banyak yang khawatir bahwa persiapan yang sudah dilakukan Bustami untuk PON akan terhambat dan berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan acara olahraga tersebut," ujarnya kepada Dialeksis.com, Kamis (22/8/2024).

Ia secara terbuka mengkritik pengunduran diri Bustami. Dalam hal ini, ia menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata dari politik "lempar handuk" yang sangat merugikan Aceh. 

"Meninggalkan tanggung jawab dalam persiapan PON adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Ini adalah event besar yang tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga momentum untuk menunjukkan kemampuan Aceh di tingkat nasional. Dengan mundurnya Bustami, ini merupakan langkah awal politik lempar handuk yang dilakukan Bustami. Bustami takut apabila harus menanggung segala resiko pelaksanaan PON Aceh - Sumut 2024," tegas Ariffandi.

Selain PON, agenda besar lainnya yang terancam dengan mundurnya Bustami adalah Pilkada Aceh 2024. 

Sebagai Pj Gubernur, Bustami memiliki peran strategis dalam memastikan proses Pilkada berjalan lancar, aman, dan demokratis. 

Ariffandi menilai, pengunduran diri ini bukan sekadar keputusan pribadi tetapi bagian dari strategi politik yang lebih besar.

 Ia menduga bahwa Bustami sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Aceh 2024, dan pengunduran diri ini adalah langkah awal dalam strategi politik pribadinya.

“Pergantian PJ Gubernur Aceh dari Bustami kepada Safrizal merupakan strategi politik yang dilakukan oleh Bustami. Tidak bisa dipungkiri, pengunduran diri ini terjadi pada momen yang sangat tepat, jika kita melihatnya dari sudut pandang kepentingan politik pribadi. Saya menduga kuat bahwa Bustami sedang mempersiapkan diri untuk maju dalam Pilkada Aceh 2024, dan keputusan mundur ini adalah bagian dari langkah strategis menuju pencalonannya," ujar Ariffandi.

Reaksi publik terhadap pengunduran diri ini juga tidak kalah kuat. Banyak yang merasa kecewa, menganggap Bustami telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan padanya untuk memimpin Aceh di masa-masa kritis ini. 

Harapan besar publik agar Aceh sukses menyelenggarakan PON dan Pilkada 2024 tampaknya kini menjadi beban yang harus dipikul oleh penggantinya, Safrizal ZA.

"Keputusan Bustami Hamzah untuk mundur di tengah jalan ini telah mencoreng reputasinya di mata publik, terutama bagi mereka yang berharap kepemimpinannya dapat membawa Aceh sukses dalam menyelenggarakan PON dan Pilkada 2024," tutup Ariffandi. [nh]