DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana sejumlah wakil Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengusulkan satu nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Aceh menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. 

Pengamat politik Aceh, Usman Lamreung, menilai langkah tersebut tidak tepat, mengingat surat permintaan dari Menteri Dalam Negeri yang meminta DPRA mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Aceh.

Menurut Usman Lamreung, keputusan DPRA yang hanya mengusulkan satu nama calon Pj Gubernur Aceh menunjukkan bahwa Aceh kekurangan pejabat yang mampu memimpin Aceh.

"Seharusnya DPRA mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Aceh sesuai dengan permintaan Mendagri, kalau hanya diusulkan satu nama seakan-akan Aceh kurang pejabat yang bisa menjadi calon Pj Gubernur,” kata Usman Lamreueng, kepada DIALEKSIS.COM, Senini (12/6/2023).

Bila DPRA tetap memaksa mengusulkan satu nama calon Pj Gubernur Aceh, yang kemudian tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Aceh kembali dipimpin oleh orang baru yang tidak paham masalah Aceh, lingkungan Pemerintah Aceh dan cara penagangan masalah. 

Dalam situasi ini, pemerintah pusat pastinya akan mempertimbangakan sosok yang sudah memahami Aceh dan mengerti bagaimana stuasi Aceh, dari pada mengambil orang baru yang berpotensi meganggu stabilatas pemerintah dan pembangunan Aceh. Sudah seharusnya dipertimbangkan keberlanjutan kepemimpinan lama dari pada mengambil yang baru.

“Ini sangat kita sayangkan, masyarakat Aceh tentu sangat kecewa,” kata Usman Lamreung.

“Kita berharap agar DPRA agar mengusulkan 3 nama calon, nanti pemerintah pusat yang menentukanya, berilah kesempatan kepada pejabat yang lain, apakah yang sudah berkarir di Pemerintah Aceh maupun Pusat”. 

“DPRA melihat potensi orang-orang yang kemudian dia paham masalah Aceh, kita berharap kali ini Pj gubernur itu orang Aceh, sehingga masalah Aceh bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.