DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di lapangan, pelaku usaha perkebunan sering dihadapkan dengan masalah-masalah atau gangguan usaha perkebunan. penyelesaian konflik memerlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik daerah di wilayah setempat.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Ir Cut Huzaimah MP melalui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan (P2BUN) Cut Regina, SP, MM mengatakan gangguan dalam usaha perkebunan dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota terlebih dahulu, tapi jika belum tuntas dapat naik ke tingkat provinsi. Ada cara tertentu saat P2BUN melakukan penanggulangan gangguan usaha perkebunan.

"Pelaku Usaha dibidang perkebunan sering sekali dihadapkan pada masalah-masalah atau gangguan usaha perkebunan contohnya okupasi lahan oleh masyarakat dan tumpang tindih lahan dengan kegiatan usaha lain, seperti pertambangan, kehutanan maupun pertanian termasuk kawasan transmigrasi," kata Cut Regina kepada Dialeksis.com, Jumat (11/11/2022).

Menurut Cut Regina, P2Bun akan mengidentifikasi dan memfasilitasi gangguan usaha perkebunan tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti ATR/BPN, Dinas Pertanahan Aceh.

“Bahkan dapat kita mediasi melalui pendekatan masalah dengan tujuan sengketa bisa diselesaikan dengan musyawarah,” tuturnya.

Cut Regina menambahkan, perkebunan memiliki kontribusi penyumbang bagi devisa negara. Minat investasi, baik korporasi maupun individu dalam pembangunan perkebunan khususnya di Aceh cukup baik. Karena itu, iklim investasi yang baik harus dijaga, sehingga investor luar akan lebih berminat masuk ke daerah kita.

"Permasalahan berupa konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha perkebunan, konflik perkebunan yang melibatkan sektor swasta, pemerintah dan masyarakat bersifat multidimensi meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya memerlukan penanganan yang lebih intensif," pungkasnya. [ADV]