Anggota Komisi II Fraksi PKS, Nasir Djamil [Dok. Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mencermati angka APBN 2022 dengan APBN 2021 memang ada penurunan. Penurunan pagu indikatif 2022 ini tak lepas dari kondisi Indonesia dalam menangani Covid-19 serta berusaha juga dalam memulihkan ekonomi nasional.

Anggota Komisi II Fraksi PKS, Nasir Djamil meminta Kementerian yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi dalam menangani Covid 19 dan usaha dalam memulihkan ekonomi nasional agar bisa menjadikan anggaran APBN 2022 sebagai anggaran transisi.

Nasir Djamil menyinggung usaha-usaha negara lain dalam membumihanguskan kasus Covid di daerahnya.

Ia mencontohkan seperti Amerika, Israel, New Zealand, dan Cina yang saat ini mereka sudah bisa membuka masker kembali.

"Kecemburuan Indonesia dalam melihat negara lain terbebas Covid, harus dijadikan pijakan contoh bagi Indonesia," ujar Nasir Djamil dalan rapat Badan Anggaran DPR-RI dengan Menteri Menko Perekonomian, Menkopohukam, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Menko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (14/6/2021).

Kepada Menkopolhukam yang hadir di dalam rapat, Nasir juga meminta menteri tersebut untuk menyelesaikan pembaharuan hukum nasional.

Ia mengatakan, soal KUHP yang belum selesai dan soal Hukum Acara Pidana yang juga belum selesai membuat ketidakpastian hukum dengan regulasi-regulasi yang dibuat di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia berharap agar pembaharuan hukum ini dapat diselesaikan Presiden Jokowi dalam waktu dekat yang ditandai dengan selesainya pembahasan atau menyelesaikan KUHP dan Hukum Acara Pidana.

Selesainya permasalahan KUHP dan Hukum Acara Pidana, lanjut Nasir, bisa memberi sumbangsih dan kontribusi terkait indeks pembangunan hukum di Indonesia sebagaimana target rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024.

Dalam rapat itu, Nasir juga meminta Mentri yang hadir untuk membuat program soal stunting dengan sifat kearifan lokal.

Nasir menjelaskan, kondisi stunting (badan pendek) dengan standar yang disampaikan WHO mesti dikawinkan dalam tanda kutip "kearifan lokal."

Hal ini, lanjut Nasir, agar masyarakat bisa paham dan menerima stunting. Soalnya, Nasir menilai stunting tidak selamanya negatif, karena ada orang-orang bertubuh pendek yang juga pintar dan banyak akal.

Walaupun kondisi saat ini Indonesia sedang menangani Covid 19 dan ekonomi nasional, Nasir juga mengingatkan untuk tidak melupakan terkait pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita.

Selain itu, Nasir juga menyentil persoalan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Walaupun kesadaran akan tujuan utama lahirnya Perpres tersebut untuk mengurangi ketimpangan struktur penguasaan agraria dan kepemilikan lahan untuk menangani sengketa atau konflik agraria, namun menurut Nasir masih banyak ketimpangan yang terjadi.

Nasir mengatakan, pelopor ketimpangan yang terjadi disebabkan karena kehutanan sosial. klaim atas kawasan hutan, kata Nasir, merupakan masalah sentral soal tanah di Indonesia.

Hal ini, kata Nasir, diharapkan perlu dicermati bersama, karena permasalahan tanah di beberapa daerah ada yang berhujung pada kasus-kasus hukum.

Berdasarkan data yang diterima dari Mentri ATR dan Kepala BPN, Nasir mengungkapkan di Indonesia ada 120 juta lebih hektar tanah.

Sepertiganya adalah kawasan kota. Dan 2/3 kawasan tanah tersebut diklaim sebagai kawasan hutan.

"Jadi pak Menko kita tidak bisa bangun apa-apa di kawasan hutan itu. Kita tidak bisa bangun bandara, kita juga tidak bisa bangun Cafetaria dan sebagainya. Kita berdesak-desakan di situ," kata Nasir.

Padahal sektor hutan, kata Nasir, hanya memberi andil kurang dari satu persen.

Nasir juga mengungkapkan telah meminta pimpinan DPR untuk membentuk tim pengawas untuk memastikan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 itu benar-benar berjalan dengan baik agar tidak terbentur dengan reforma agraria dan kehutanan sosial di lapangan.

Di sisi lain, Nasir Djamil juga berharap agar investasi Arab di Singkil, Aceh bisa terwujud.

"Mudah-mudahan investasi Arab di Singkil bisa terwujud. Itulah harapan kami di Aceh sana," pungkasnya.