DIALEKSIS.COM | Jakarta - Puluhan keuchik asal Kabupaten Pidie Jaya berkunjung ke ruang sidang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang terletak di Lantai 18 Gedung Nusantara 1 Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2021). 

Kedatangan rombongan keuchik asal Kabupaten Pidie Jaya ini untuk menyampaikan aspirasi pembangunan waduk, jalan produksi dan berbagai infrastruktur pertanian, perikanan serta infrastruktur umum lainnya.

Puluhan keuchik tersebut diterima H. Ruslan M. Daud, SE Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh. Dalam pertemuan itu, para keuchik meminta kepada F-PKB agar memperjuangkan sejumlah program pembangunan infrastruktur di daerahnya, seperti pembangunan waduk, jalan produksi dan berbagai infrastruktur pertanian, perikanan serta infrastruktur umum lainnya. 

Aspirasi yang disampaikan secara bergiliran oleh beberapa keuchik yang mewakili puluhan keuchik lainnya diterima langsung oleh HRD sapaan akrab Haji Ruslan M Daud. 

Ia menyatakan bahwa Fraksi PKB siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan para keuchik secara khusus.

“Saya dan Pak H. Irmawan, S.Sos., MM adalah putra Aceh, tentunya sangat siap menjadi jembatan untuk menyambung aspirasi masyarakat gampong dengan para pengambil kebijakan di Pusat,” kata HRD dihadapan puluhan keuchik.

HRD menyampaikan kepada puluhan keuchik bahwa saat ini Pak Irmawan dan dirinya ditempatkan oleh Fraksi di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan para keuchik/kepala desa di seluruh Indonesia. Hal ini akan memudahkan kami dalam menyerap, menampung dan memperjuangkan aspirasi bapak-bapak, kata HRD.

“Tadi ada banyak aspirasi yang disampaikan. Ada aspirasi yang berhubungan lansung dengan Tupoksi kami di Komisi V ada juga yang berhubungan dengan komisi lain. Program-program yang berhubungan dengan komisi lain, InsyaAllah akan kami titipkan pada anggota F-PKB yang lain di komisi yang sesuai dengan aspirasi bapak-bapak,” jelas politisi asal Bireuen.

Dalam arahannya, HRD menyatakan bahwa dirinya bersama F-PKB akan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (FAJ)