Ketiga, Pokja Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Kementrian PUPR tentang penetapan PT FATA PERDANA MANDIRI sebagai pemenang tender paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dari APBN 2024 Nilai Penawaran RP.34.394.783.000. Diketahui bahwa PT. FATA PERDANA MANDIRI tidak memenuhi syarat SBU dimana Sertifikat Badan Usaha SI 001 KBLI 2017 sudah habis masa berlaku sejak tanggal 14-01-2022, SBU BS 010 KBLI 2020 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air status Sertifikasi Badan Usaha (SBU) nya sudah dibekukan atau dicabut sejak tanggal 07-09-2023. Sehingga dapat dilihat bahwa BP2JK Aceh dengan berani mengangkangi aturan dan menetapkan perusahaan pemenang yang SBU nya sudah mati.

"Melihat semakin kritis dan sadisnya indikasi KKN Pelelangan Proyek APBN di BP2JK Aceh dan memeriksa Pokja-pokja BP2JK Aceh, Kami mendesak KPK untuk turun langsung mengusut indikasi KKN yang sudah begitu lama dibiarkan itu," teriak Yusuf dalam orasinya.

Pendemo juga meminta Kepala BP2JK Aceh jangan bermain politik dalam menjalankan tugas pelelangan APBN, karena dapat mencoreng citra profesionalitas dan independensi instansi pemerintahan serta merusak nama baik Kementerian PUPR RI.

Mahasiswa juga mendesak Irjen Kementerian PUPR RI segera melakukan investigasi dan memerintahkan BP2JK Aceh membatalkan pemenang tender sejumlah paket Kegiatan yang bermasalah sebagai mana disebutkan diatas.

" Kami juga secara tegas meminta Bapak Menteri PUPR RI untuk segera mencopot Kepala BP2JK Aceh karena selama ini telah menjadikan lembaga itu sarang mafia proyek dan jauh dari kata profesionalitas dalam bekerja," tegasnya.

Aksi tersebut berjalan dengan lancar dan tertib, setelah melakukan orasi dan menyampaikan pernyataan sikapnya di Kantor BP2JK Aceh mahasiswa bergerak membagikan selebaran kepada masyarakat.