DIALEKSIS.COM | Jantho - Gelombang tuntutan untuk pergantian Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, S.STP, MM., semakin deras. 

Berbagai elemen masyarakat menilai kepemimpinannya tidak berjalan maksimal, terutama dalam menjaga harmoni dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta menanggapi isu netralitas politik yang mencuat jelang Pilkada.

Ketua DPD Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad) Aceh, M Iqbal Piyeung, menjadi salah satu figur yang vokal menyuarakan desakan ini. 

Ia mengungkapkan bahwa pergantian Pj Bupati adalah langkah penting untuk mengembalikan stabilitas politik dan pemerintahan di Aceh Besar.

“Kami tidak ingin pembangunan daerah terhambat hanya karena komunikasi yang tidak efektif antara Pj Bupati dengan Forkopimda. Sudah saatnya pemimpin yang baru diberikan mandat untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Iqbal.

Pandangan serupa disampaikan oleh pengamat sosial, politik, dan pembangunan Universitas Abulyatama (Unaya), Dr. Usman Lamreung, MSi.

Menurutnya, relasi yang kurang harmonis antara Pj Bupati dan Forkopimda telah menyebabkan sejumlah agenda strategis terhambat.

“Informasi yang beredar menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang memengaruhi jalannya pemerintahan. Jika pergantian ini bertujuan menyelamatkan Aceh Besar, tentu kami sangat mendukung,” tegas Usman saat dihubungi, Kamis (12/12/2024).

Selain itu, Usman juga menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar. Ia menilai lembaga legislatif tersebut terkesan abai terhadap tugas pengawasan yang melekat pada mereka.

“Isu netralitas Pj Bupati dalam Pilkada adalah hal yang serius. Seharusnya DPRK memanggil dan mengevaluasi kinerja Pj Bupati, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, DPRK tampak pasif. Ini sangat disayangkan,” tambahnya.

Menurut Usman, desakan pergantian Pj Bupati mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap stagnansi pembangunan dan buruknya koordinasi pemerintahan. 

Ia menilai bahwa situasi ini membutuhkan pemimpin yang lebih responsif dan mampu merangkul semua pihak.

“Para pemangku kepentingan tampaknya sepakat bahwa Aceh Besar memerlukan figur pemimpin yang memiliki visi jelas dan komitmen terhadap kolaborasi. Tanpa itu, sulit bagi daerah ini untuk maju,” pungkasnya. [nh]