DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - DPRK Banda Aceh mendesak Pemko Banda Aceh segera menata Simpang Tujuh Ulee Kareng, Banda Aceh, karena menimbulkan macet dan kesemrawutan yang semakin parah. 

Hal itu disampaikan Ketua Komis I DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad MPd di Banda Aceh, Minggu (10/11/2019).

"Penyelesaian terhadap permasalahan kemacetan di Simpang Tujuh Ulee Kareng tersebut perlu penanganan serius dari dinas terkait, apalagi memasuki waktu-waktu sibuk mengalami kemacetan panjang dengan durasi lama terutama pagi dan sore," katanya, dikutip dari Antara.  

Ia menyatakan, Simpang Tujuh Ulee Kareng juga salah satu kawasan strategis kota, seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh tahun 2009-2029. 

Namun, tambahnya, sejauh ini belum ada penanganan yang serius dari dinas terkait karena permasalahan kemacetan di simpang itu sudah terjadi puluhan tahun.

"Kami mendesak kedua dinas ini segera mengambil langkah-langkah kongkrit, mengatasi persoalan kemacetan di Simpang Tujuh itu," ujar Musriadi. 

Dalam menangani persoalan kemacetan ini, ia menilai bahwa traffic light (lampu lalu lintas) perlu dibangun sebagai upaya mengurai kemacetan dan mewujudkan tertib berlalu lintas di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng.

"Saya berharap segera disediakan fasilitas traffic light di kawasan simpang tujuh ini, sebagai langkah kongkrit dalam mengurai kemacetan," katanya. 

Di samping itu, Musriadi juga meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh agar segera mempercepat pembangunan perluasan Jalan T Iskandar dari arah Lambhuk ke Ulee Kareng.

Karena menurutnya, jalan itu saat ini sudah sangat sempit dan juga sering menimbulkan kemacetan terutama di persimpangan BPKP.

Ia menambahkan, jalan ini juga perlu segera dilakukan perluasan sehingga bisa dengan mudah dilalui pengendera.

"Kami menilai keberadaan jalan tersebut sangat penting dalam mengurai kemacetan di kawasan Simpang BPKP dan Jalan T Iskandar," pungkasnya.(me/antara)