Foto: M. Hendra Vramenia

DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Pemkab Aceh Tamiang mendapat banyak kritik dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) saat mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan qanun pertanggung-jawaban pelaksanaan APBK 2018. 

Kritikan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Tamiang Sekate yang mempertanyakan tiga poin penting program yang dinilai belum dilaksanakan Pemkab Aceh Tamiang secara optimal, diantaranya program Replanting Sawit dan program di sektor pendidikan. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Tamiang H.Mursil, SH, M.Kn memberi jawaban dan penjelasan yakni terkait program replanting untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat saat ini telah memasuki tahapan tumbang chipping. 

"Dari 1.379 Hektare lahan yang dikelola koperasi Wassalam, sebanyak 663 Ha di Kampung Jambong Rambong dan 65 Ha di Kampung Pante Cempa telah dilakukan Tumbang Chipping. Sedangkan lahan seluas 256,33 Ha yang dikelola oleh Koperasi Usaha Bersama sedang dilakukan persiapan tumbang chipping," jelas Bupati Mursil. 

Untuk sektor pendidikan, tambah Bupati Mursil, pemkab Aceh Tamiang telah mengalokasikan anggaran dalam bidang sektor pendidikan sebesar Rp 280 Miliar lebih pada tahun 2018 yang lalu dan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. 

"Di bidang pemerataan guru pengajar,  pada tahun 2018 Pemkab Aceh Tamiang telah melakukan seleksi penerimaan CPNS tenaga pendidik guna mengisi kekosongan formasi di berbagai sekolah sebagai upaya pemerataan guru pengajar di lingkungan pemkab Aceh Tamiang," ujarnya.

Terkait kondisi mobiler yang minim dibeberapa sekolah, Bupati Mursil menjelaskan bahwa selama ini pihaknya melalui Disdikbud Aceh Tamiang kekurangan anggaran untuk pengadaanya. Karena anggaran yang tersedia dengan jumlah paket kebutuhan kurang sesuai. 

"Pihaknya melalui dinas terkait akan terus berupaya memperbaiki hal ini sehingga kebutuhan mobiler di berbagai sekolah dapat terpenuhi," jelas Bupati Mursil. (MHV)