DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA) membahas peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dayah di Aceh. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara pimpinan dua lembaga tersebut di Ruang Rapat Aula Lantai 2 Kemenag Aceh, Senin (31/5/2021).

Selain membahas pembinaan dan pengembangan SDM dayah, pertemuan tersebut juga mendiskusikan problematika di 4 dayah perbatasan Aceh yang terdapat di Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang.

Kepala DPDA Zahrol Fajri S.Ag MH menjelaskan saat ini Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah merencanakan beberapa program kemandirian dan life skill bagi santri dayah dengan tujuan setiap santri yang telah lulus di dayah mempunyai ketrampilan sehingga bisa membantu perekonomian santri tersebut.

Dinas dayah sendiri pernah membuat pelatihan seperti menjahit, pelatihan komputer, pelatihan jurnalistik, dan beberapa pelatihan lainnya yang bermanfaat terhadap pengembangan diri santri dayah.

"Pembekalan terhadap santri ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat sehingga nantinya santri dayah tidak hanya ahli ilmu agama namun juga ahli dalam ilmu lainnya, apalagi nanti dalam menjalankan aktivitas ekonominya berlandaskan nilai-nilai agama," tegas Zahrol.

Untuk itu, Zahrol sangat berharap dukungan dan saran-saran dari Kanwil Kemenag Aceh guna mendukung terwujudnya program tersebut.

"Sebagai mitra kerja, tentu silaturrahmi ini sangatlah penting adanya, karena keterbatasan tentu kami tidak mampu menjalanlankan sendiri visi dan misi yang sulit ini. Kami harapkan kolaborasinya antara Dinas Dayah dan Kanwil Kemenag Aceh dalam memajukan dayah-dayah di Aceh," harap Zahrol.

Terakhir mantan Kepala Biro Isra Setda Aceh ini meminta kepada kanwil Kemenag Aceh untuk dapat memudahkan terkait izin operasional sekolah di dalam dayah yang ada di 4 perbatasan Aceh. Untuk kelancaran fasilitas diperbatasan Aceh kita harus seiya dan sekata sehingga kendala-kendala administrasi tidak perlu terjadi sehingga kita bisa fokus untuk mendidik ilmu agama bagi anak-anak kita di Perbatasan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan, Kementerian Agama juga telah mencanangkan program kemandirian pondok pesantren, sehingga lembaga pendidikan keagamaan tersebut dapat berdiri sendiri meskipun tanpa bantuan dari pemerintah.

"Pak Menteri sangat giat melakukannya dan saat ini masih berlangsung seperti pondok pesantren di pulau Jawa mereka sudah sangat mandiri. Artinya operasional yang dibutuhkan dayah mereka sudah bisa mewujudkan sendiri termasuk gaji guru mereka tidak lagi tergantung dari pemerintah," katanya.

Selain itu, Iqbal menjelaskan, sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap pondok pesantren, pemerintah juga telah melahirkan program mu'adalah (penyetaraan) pondok pesantren di Indonesia dengan tingkat pendidikan madrasah aliyah.

"Dengan lahirnya program mu'adalah ini sehingga ijazah santri bisa digunakan untuk mendaftarkan sebagai pegawai atau lainnya atau keperluan lembaga tertentu yang membutuhkan tenaga alumni dayah," katanya. 

Ditambahkannya, saat ini telah lahir enam ma'had aly di Aceh. Namun, hanya Ma'had Aly Mudi Mesra Samalanga yang telah terakreditasi A.

Iqbal mengatakan, tentunya untuk mendorong peningkatan mutu dayah dan ma'had aly dibutuhkan sinergitas dengan Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang memiliki kewenangan dalam pengembangan dayah.

"Ini sangat pantas kita berikan dukungan sehingga tujuan ini bisa berjalan dengan baik," kata Iqbal.

Pertemuan yang tetap mematuhi protokol kesehatan ketat turut dihadiri Kabid PD Pontren Kanwil Kemenag Aceh Drs H Maiyusri MA, Kabid Pembinaan Santri DPDA Irwan S.Hi M.Si, Kabid Pengembangan SDM DPDA Mus Mulyadi, dan Kepala UPTD DPDA dan MUQ Pagar Air Drs Sahlan M Dian.[*]